Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto, Tim Hukum Sebut KPK Terlalu Memaksakan Status Tersangka Kliennya

Jakarta, tvonenews.com - Sidang gugatan prapradilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan, Hasto Kristiyanto atas penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini, Rabu (5/2/2025).

Tim hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menyatakan bahwa pihaknya siap untuk membuktikan di pengadilan bahwa status tersangka yang ditetapkan terhadap kliennya adalah terlalu dipaksakan.

"Kami siap mengajukan bukti-bukti dan argumentasi terkait penetapan status tersangka Mas Hasto yang menurut kami tidak memiliki dasar hukum yang kuat, tidak adil, dan terlihat lebih banyak didasari oleh alasan non hukum," ungkap Ronny di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

Ronny mengaku optimis, dia meyakini bahwa kasus ini sudah pernah disidangkan dan sudah inchraht. Menurut dia, tidak ada satupun bukti yang terkait dengan kliennya, Hasto.

Oleh karenanya, dia meminta kepada pihak Termohon dalam hal ini KPK yang memberikan status tersangka kepada Hasto agar mematuhi keputusan pengadilan nantinya.

"Jadi, sebagai negara hukum, aparat penegak hukum dalam hal ini KPK harus menghormati dan tunduk pada keputusan pengadilan," ucapnya.

Selanjutnya, dia berharap, persidangan ini dapat menguji keputusan penyidik dengan memperhatikan semua proses dan fakta-fakta hukum yang ada.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai pelaku dugaan tindakan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022 Wahyu Setiawan pada 23 Desember 2024.

KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 yang dikeluarkan pada 23 Desember 2024.

Hasto diduga memiliki peran menyediakan uang suap yang digunakan untuk mempermudah pelarian Harun Masiku.

Sampai saat ini, Harun Masiku yang merupakan kader PDIP itu masih menjadi buronan.

Menurut KPK, Hasto berupaya menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR dari Dapil I Sumatera Selatan menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Padahal, posisi tersebut mestinya diganti oleh Riezky Aprilia karena ia mendapatkan suara kedua terbanyak dalam Pemilu 2019.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai Hasto menahan surat undangan pelantikan Riezky sebagai anggota DPR.