Menkum Support Menpora, Lanjutkan Kerja Sama Terutama soal Naturalisasi

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Hukum (Menkum) RI akan terus mendukung Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI untuk mewujudkan keinginan Presiden RI Prabowo Subianto yang berharap Indonesia bisa tampil dalam Piala Dunia 2026.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan terus melanjutkan kerja sama dengan Menpora Dito Ariotedjo terutama mengenai naturalisasi.

“Kepada saudara saya di Menteri Pemuda dan Olahraga, kerja sama kita pasti akan terus berlanjut terutama naturalisasi,” kata Supratman di Kementerian Hukum pada Jumat (24/1/2025).

Supratman menyatakan akan mendukung Menpora agar Indonesia dapat tampil dalam Piala Dunia 2026.  

“Apa pun kita akan support Menteri Pemuda dan Olahraga. Kita ingin mewujudkan mudah-mudahan cita-cita dan keinginan Bapak Presiden untuk kita bisa tampil dalam Piala Dunia 2026 Insyaallah di bawah kepemimpinan Menpora kita sporadis,” tegas Supratman.

Untuk diketahui, Kementerian Hukum RI menandatangani 29 nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama (MoU) dengan kementerian dan lembaga di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, pada Jumat (24/1/2025).

Sekjen Kementerian Hukum Nico Afinta mengatakan bahwa nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan sinergi dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah hukum dan mitra kerja sama.

“Kegiatan ini merupakan bagian yang integral dari upaya kita untuk meningkatkan sinergi dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah hukum dan mitra kerja sama baik dari unsur pemerintah maupun badan usaha milik negara di tengah transformasi kelembagaan ini,” kata Nico saat sambutan pada Jumat (24/1/2025).

Nico menuturkan terdapat 29 mitra kerja sama yang menandatangani 25 nota kesepahaman dengan Kementerian Hukum. 

Nico menerangkan bahwa penandatangan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini memiliki tujuan yang strategis, yakni mengatur mekanisme kerja sama yang berisi panduan kerja sama antara kementerian hukum dengan kementerian atau lembaga lainnya sehingga hubungan kerja dapat berjalan dengan baik. 

Adaoun penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri, Wakil Menteri dan pimpinan badan terkait, yakni Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Omar Edward Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), Jaksa Agung ST Burhanuddin. 

Kemudian Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Sosial (Wamenaos) Agus Jabo Priyono dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono.

Selanjutnya Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dan beberapa menteri lain yang diwakili.

Kemudian lembaga yang hadir, yakni Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, Ketua LPSK Brigjen (Purn) Achmadi, Kepala BSSN Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian, Kepala BNN Marthinus Hukom, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Kepala LKPP Hendrar Prihadi hingga Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. (ars/nsi)