DPR: Penurunan Biaya Haji Bantu Semua Warga Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi keputusan penurunan biaya haji tahun 1146 H/2025 M.

Menurutnya, keputusan DPR bersama Pemerintah terkait penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sangat memperhatikan kebutuhan mayarakat.

“Di bawah pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Suboanto, BPIH bisa diturunkan dan ini sangat membantu masyarakat. Pak Prabowo mengerti betul kesulitan masyarakat karena perekonomian yang sedang lesu,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

Seperti diketahui Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1146 H/2025 M. DPR dan pemerintah sepakat Bipih setoran jemaah sebesar Rp 55.431.750.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat panja di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Baca Juga

Soroti Lemahnya Follow the Money, DPR: Jangan Cuma Tangkap Pengguna, Miskinkan Jaringan Narkoba

Adapun total BPIH 1446 H/2025 M senilai Rp Rp 89.410.258,79, turun dari tahun 2024 yang sebesar Rp 93.410.286

Dari total BPIH, nantinya yang akan dibayarkan jamaah atau Bipih sebesar Rp 55.431.750, sisanya ditanggung dari nilai manfaat yang dikeluarkan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) sebesar Rp 34.073.267 dengan persentase Bipih 62% dan nilai manfaat 38%.

Cucun mengapresiasi upaya yang telah dilakukan DPR dan Pemerintah dalam menekan biaya haji tahun ini.

“Tentunya penurunan biaya haji ini berkat kajian mendalam yang telah dilakukan DPR bersama Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan BPKH yang berhasil menurunkan komponen-komponen biaya haji,” ungkapnya.

Cucun juga menekankan kepada pemerintah untuk betul-betul menjaga, agar hak- hak rakyat terkait ibadah haji dapat dijalankan sebaik-baiknya.

Terutama terkait pokok keabsahan pelaksanaan ibadah haji agar diperhatikan dengan seksama.

“Yang paling penting mengenai rukun ibadahnya, makanya petugas-petugas yang diangkat oleh kementerian oleh panitia penyelenggara haji itu harus betul-betul punya tanggung jawab secara moral karena dia dibayar oleh negara, dibayar oleh rakyat ,” papar Cucun.

“Petugas yang berangkat ke sana harus membimbing pelaksanaan ibadah jemaah, jadi harus juga bisa memastikan dari sisi ibadahnya,” sambung Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.

Cucun juga berharap pemerintah dapat melobi Arab Saudi agar Indonesia mendapat tambahan kuota haji. Namun dengan catatan, tambahan kuota digunakan untuk haji reguler sehingga antrean tunggu haji dapat semakin berkurang.