Tegas, Pimpinan DPRD Kota Bekasi Keberatan atas Hasil Evaluasi Gubernur Terkait APBD Kota Bekasi TA.2025, Ini Alasannya

Selain itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan memberikan catatan atas hasil evaluasi gubernur APBD TA.2025 banyak bergeser dari persoalan kebutuhan masyarakat Kota Bekasi.

"Jelas kami akan berkirim surat dan memberikan catatan terhadap APBD hasil evaluasi gubernur, dan kami sayangkan TAPD seperti tidak memahami berbagai persoalan kota Bekasi," kata Nuryadi.

Dia juga mengungkapkan, dengan berkirim surat kepada Gubernur yang berisikan catatan atas perubahan hasil evaluasi gubernur, kedepannya pihaknya berharap dapat disesuaikan ketika kepala daerah terpilih dilantik.

"Ya tentunya, kebijakan 2025 ini bisa disinergikan dengan persetujuan dan arahan gubernur, mengingat tahun ini secara definitif ada kepala daerah terpilih. Dan saat peralihan jangan terjadi crash landing dari kepala daerah transisi ke kepala daerah definitif, artinya selaku pimpinan DPRD kami harap peralihan ini soft landing, oleh karena itu kami berhadap Gubernur Jawa Barat mendukungnya, karena kebijakan yang disusun banyak ketidaksesuanya," paparnya.

Nuryadi Darmawan mengaku, secara administratif hasil evaluasi gubernur yang dibahas bersama antara TAPD dan Pimpinan DRPD juga tidak optimal.

"TAPD selaku perpanjangan tangan Pj Walikota, menyampaikan waktu mepet saat kami tugas luar kota, minta dibahas dan bahas dalam situasi yang tergesa-gesa, ini jelas kurang elok membahas persoalan masyarakat, harusnya kedepan Kepala Daerah memilki TAPD yang handal dan bekerja secara efektif dan efisien," tandasnya.(lkf)