Jakarta Siapkan 15 Regulasi Baru Usai Tak Jadi Ibu Kota Negara, Klaim Hak sebagai Daerah Khusus

Jakarta, tvOnenews.com – Setelah kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara dan resmi menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap menghadapi era baru dengan kewenangan khusus yang dilimpahkan dari pemerintah pusat.

Sebanyak 15 urusan pemerintahan akan menjadi tanggung jawab Pemprov DKJ termasuk pekerjaan umum, perhubungan, kesehatan hingga ekonomi kreatif.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan bahwa pihaknya bersama eksekutif tengah menyusun 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai dasar hukum untuk menangani kewenangan tersebut.

Bahkan, DPRD DKI Jakarta berencana mengalokasikan anggaran tambahan di APBD Perubahan 2025 untuk menyusun naskah akademik yang melibatkan para akademisi.

“Anggaran akan disiapkan untuk kampus-kampus dengan fakultas hukum agar dapat membantu drafting dan konsultasi terkait 15 kewenangan ini,” ujar Khoirudin, dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2024).

Khoirudin menjelaskan naskah akademik dan draft Perda akan mencakup norma, standar, prosedur, kriteria, hak dan kewajiban Jakarta sebagai DKJ.