Ombudsman Sebut Jumlah Peraih Zona Hijau Meningkat, Kementerian Desa PDTT Raih Penilaian Tertinggi

Kemudian pada kategori pemprov, dari 34 pemprov yang dinilai, 28 di antaranya masuk ke Zona Hijau, 5 masuk ke Zona Kuning dan 1 masuk ke Zona Merah. Pada kategori ini tiga peringkat teratas diraih oleh Pemprov Sulawesi Utara (98,63), Jawa Tengah (98,21) dan DI Yogyakarta (97,22).

Pada kategori pemkot, dari 98 pemprov yang dinilai, 94 di antaranya masuk Zona Hijau dan 4 pemkot masuk ke Zona Kuning. Tiga peringkat teratas pada kategori ini adalah Kota Magelang (99,61), Kota Surakarta (99,14) dan Kota Yogyakarta (98,91).

Sedangkan pada kategori pemkab, dari 416 pemkab yang dinilai, 339 masuk ke Zona Hijau, 55 masuk Zona Kuning dan 22 masuk ke Zona Merah. Tiga peringkat teratas pada kategori ini adalah Kabupaten Wonogiri (99,71), Kabupaten Sukoharjo (99,36) dan Kabupaten Tuban (99,03).

Penilaian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pelaksana layanan, wawancara pengguna layanan, observasi ketampakan fisik (tangible) dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan. Sedangkan waktu penilaian dilakukan pada bulan Mei hingga September 2024.

Najih meminta kepada seluruh penyelenggara terus mempertahankan dan meningkatkan standar kepatuhan dalam pelayanan publik. Menurutnya, apresiasi ini bukan sekadar pengakuan atas kinerja yang telah dicapai, tetapi juga sebagai motivasi untuk terus meningkatkan mutu pelayanan. 

Selanjutnya, Najih menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi yang hari ini telah memperoleh Predikat Kepatuhan. Meskipun demikian, terdapat instansi yang mendapat nilai tinggi namun ditunda pemberian penghargaannya karena masih belum selesainya pelaksanaan hasil pengawasan Ombudsman. Misalnya Tindakan Korektif, Saran Perbaikan atau Rekomendasi Ombudsman.

Baca Juga

Jelang Libur Nataru, Layanan Kereta Api Trans Sulawesi Ditingkatkan

Pada tahun 2024 ini, indikator dan variabel penilaian tidak mengalami perubahan dari tahun lalu. Hasil akhir penilaian juga memasukkan poin pelaksanaan produk pengawasan Ombudsman yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara layanan sebagai upaya nyata perbaikan pelayanan publik. (agr)