Yassierli menjelaskan bahwa bantuan pemerintah tidak selalu bersifat langsung kepada swasta.
"Pemerintah bisa mempercepat proses mediasi antara kurator dan manajemen, serta memberikan regulasi yang mendukung relaksasi dalam ekspor-impor," tambahnya.
Pembahasan mengenai Sritex dalam raker ini mencuat setelah pemaparan visi misi Presiden di bidang ketenagakerjaan.
Komisi IX DPR menyoroti risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam para karyawan Sritex pasca-pernyataan kebangkrutan.
Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS, Achmad Ru'yat, menegaskan bahwa kasus Sritex menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mencegah kejadian serupa di sektor lainnya.
"Ini adalah alarm bagi pemerintah. Kami meminta informasi tentang langkah konkret yang akan diambil," ujarnya.
Achmad juga menambahkan, "Meskipun kami tidak dapat mengintervensi proses hukum, komunikasi dengan pihak-pihak terkait diperlukan agar PHK dapat dihindari."
Load more