ICW Beberkan Peran DPR dalam Penyelewengan Beasiswa PIP di Polman

“Dari publikasi peta jalan pendidikan 2025-2045, salah satu action plan yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah melihat kembali, mereview dan merevisi bagaimana skema pemberian bantuan itu. Apakah pemberian PIP itu efektif untuk untuk menurunkan angka putus sekolah atau enggak. Satu itu soal efektifitas, yang kedua soal mekanisme pemberian dan distribusinya begitu,” tegasnya.

Kasus penyelewengan dan politisasi beasiswa PIP di Polewali Mandar, memasuki babak baru setelah Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMI) dan LBH Pendidikan melaporkan dugaan penyelewengan beasiswa tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

GMI menjelaskan KPK membutuhkan waktu sekitar 30 hari untuk melakukan penyelidikan atas pengaduan tersebut.

“Saya kira KPK punya niat yang jelas dan tegas untuk memproses dan menyelidiki laporan penyelewengan beasiswa PIP tersebut,” kata Koordinator GMI Andrian di kantor KPK.

Seperti diketahui, menurut temuan sejumlah LSM, beasiswa PIP di Polewali Mandar justru disalurkan kepada penerima yang merupakan anak sejumlah pejabat teras dan anak-anak Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Padahal, berdasarkan ketentuan, program beasiswa PIP hanya diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin. 

Baca Juga

Periksa Dua Saksi Terkait Kasus Pengadaan Iklan, KPK Dalami Soal Pembayaran dari Agensi ke Media

Salah satu faktor penyebabnya adalah politisasi beasiswa PIP untuk komoditas politik Anggota Komisi X DPR Ratih Singkarru dan Calon Bupati Polewali Mandar Dirga Singkarru. Keduanya diduga menggunakan beasiswa ini untuk memengaruhi masyarakat memilih Dirga Singkarru sebagai Calon Bupati Polman.