Kader PDIP Ditahan Atas Korupsi Smart City, Calon Wali Kota Bandung Dandan Riza Wardana Akui Jadi Alarm Bahaya Pemangku Kebijakan

Bandung, tvOnenews.com - Calon Wali Kota Bandung, Dandan Riza Wardana angkat suara soal kadernya yang terseret kasus korupsi proyek Bandung Smart City. 

Dua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yakni Ahmad Nugraha dan Riantono ditahan KPK setelah anggota DPRD Kota Bandung ini terseret korupsi proyek Bandung Smart City.

Keduanya turut ditangkap bersama mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna serta dua anggota DPRD Kota Bandung lainnya, Yudi Cahyadi dan Ferry Cahyadi.

Dandan mengakui kasus tersebut sebagai alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan di Kota Bandung untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

"Proyek ini (Bandung Smart City) seharusnya menjadi kebanggaan kita semua, bukan sebaliknya tercemar kasus korupsi," kata Dandan, Minggu (29/9/2024). 

Baca Juga

Setyo Budiyanto Soal Isu Pengembalian UU KPK ke Versi Lama: Kami Tak Mau Terjebak dengan Urusan Perubahan

"Ini menunjukkan integritas dan transparansi harus benar-benar ditegakkan dalam pelaksanaan program pemerintah," lanjutnya.

Tak mau seperti dua kadernya, politikus PDIP tersebut menegaskan komitmennya untuk pencegahan korupsi dengan meningkatkan pengawasan serta transparansi dalam pemerintahan. 

Ia berjanji akan memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

“Kita harus melibatkan semua pihak, mulai dari lembaga swadaya masyarakat, akademisi, hingga komunitas lokal, agar ikut terlibat dalam pengawasan dan memastikan bahwa program pemerintah berjalan dengan baik,” jelasnya.

Dandan juga menyatakan, pemerintahannya akan memprioritaskan program pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

Menurutnya, menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi adalah langkah awal untuk mewujudkan Bandung yang lebih baik dan lebih maju.

“Kita akan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Saya juga memastikan setiap proses rekrutmen pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi anggaran dilakukan secara profesional dan terbuka,” tegasnya.

Jika praktik korupsi dibiarkan, Dandan khawatir akan menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Karena itu, ia berkomitmen membangun sistem pengelolaan pemerintahan yang berintegritas dan mengedepankan kepentingan publik.

“Pemimpin harus bisa memberikan contoh yang baik dan menjadi teladan dalam bersikap serta bertindak. Jika diberi amanah, saya akan menjalankan prinsip zero tolerance terhadap korupsi dan pelanggaran etika pemerintahan,” pungkasnya.