Zaken Kabinet Prabowo Bisa Kurangi Jatah Kursi Menteri untuk Partai Koalisi, Demokrat Singgung Peran 'Kabinet Bayangan': Tidak Masalah

Ia juga menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan presiden terpilih. "Ini semua tergantung pada presiden terpilih nantinya," ujarnya.

Saat ditanya apakah Partai Demokrat khawatir dengan wacana zaken kabinet, Andi menjelaskan bahwa Demokrat tidak merasa terancam. Menurutnya, jika Zaken Kabinet yang diusung Prabowo dimaknai sebagai "the right man in the right place", maka tidak akan menimbulkan masalah bagi partai.

"Kalau Zaken Kabinet adalah orang yang ahli dalam bidangnya atau punya kapasitas untuk menjalankan tugas dari kementerian, itu kan pada dasarnya juga zaken kabinet. Jangan selalu dianggap bahwa zaken kabinet berarti nonpartai politik," tegas Andi.

Wacana Zaken Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

Zaken kabinet yang secara harfiah berarti kabinet dari kalangan ahli, sebenarnya bukan konsep baru di Indonesia.

Kabinet ini telah diterapkan pada era Kabinet Juanda (1957-1959), Kabinet Natsir (1950-1951), dan Kabinet Wilopo (1952-1953) di masa Presiden Soekarno.

Baca Juga

Bukan Omon-Omon, Gerindra Jabar Beberkan Fakta Diplomasi Internasional hingga MBG Era Presiden Prabowo

Konsep ini bertujuan untuk menghindari malfungsi dan praktik korupsi dengan menempatkan orang-orang ahli di posisi kunci pemerintahan.

Wacana Zaken Kabinet di pemerintahan Prabowo ramai diperbincangkan karena keterangan yang diberikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Muzani menyebut, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menginginkan pembentukan sebuah pemerintahan dengan model Zaken Kabinet.

Menurut Muzani, zaken kabinet adalah konsep kabinet yang beranggotakan para ahli di bidang masing-masing, meskipun mereka berasal atau diusulkan oleh partai politik.

“Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang,” kata Muzani, Senin (9/9/2024). (rpi)