Zaken Kabinet Prabowo Bisa Kurangi Jatah Kursi Menteri untuk Partai Koalisi, Demokrat Singgung Peran 'Kabinet Bayangan': Tidak Masalah

Jakarta, tvOnenews.com - Wacana pembentukan Zaken Kabinet oleh presiden terpilih Prabowo Subianto menimbulkan berbagai reaksi dari sejumlah pihak.

Ada yang menyebut bahwa Zaken Kabinet akan bisa mengurangi jatah menteri dari partai-partai pengusung lantaran kabinet akan diisi oleh menteri yang benar-benar ahli di bidangnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, turut memberikan pandangannya terkait hal ini dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Rabu (11/9/2024).

Andi Mallarangeng menjelaskan bagaimana Partai Demokrat melihat konsep tersebut serta peran partai politik dalam pengisian jabatan kabinet.

Zaken Kabinet Bukan Masalah Jika Partai Politik Punya Kader Berkualitas

Andi Mallarangeng menegaskan, salah satu fungsi utama partai politik adalah melakukan rekrutmen atau kaderisasi dari berbagai elemen masyarakat yang memiliki keahlian.

Baca Juga

Bukan Omon-Omon, Gerindra Jabar Beberkan Fakta Diplomasi Internasional hingga MBG Era Presiden Prabowo

"Kita melakukan rekrutmen dari warga masyarakat untuk masuk ke dalam partai politik. Masyarakat ini memiliki berbagai keahlian, dan ketika partai menang dalam pemilu, mereka dapat kita calonkan untuk mengisi posisi eksekutif maupun legislatif," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa partai politik modern, seperti Partai Gerindra dan Partai Demokrat, memiliki struktur yang lebih profesional.

"Di Gerindra maupun Demokrat, ada ketua-ketua bidang yang membidangi sektor-sektor seperti kelautan, perindustrian, kehutanan, pertanian, dan lain-lain. Mereka seperti kabinet bayangan yang memonitor berbagai isu. Selain itu, mereka memiliki latar belakang yang tepat untuk bidang-bidang tersebut," tambah Andi.

Maka jika memang Prabowo menerapkan Zaken Kabinet, hal itu seharusnya tidak menjadi masalah untuk partai-partai yang melakukan rekrutmen dagan baik dan menghasilkan kader-kader yang ahli di bidang tertentu.

Meskipun sistem parlementer seperti yang diterapkan di Malaysia dan Singapura menuntut semua menteri berasal dari parlemen, Andi menekankan bahwa dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, presiden memiliki keleluasaan lebih besar.

"Dalam sistem presidensial, presiden bisa saja memilih orang yang nonpartai politik untuk masuk dalam kabinet, seperti di Kementerian Keuangan. Namun, partai-partai koalisi pasti memiliki ahli yang dapat diusulkan untuk posisi-posisi tertentu," jelasnya.