DPR Geram dan Kecam Keras Heboh Dugaan Larangan Hijab di RS Medistra: Tidak Bisa Kita Biarkan!

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi IX DPR mengecam keras dugaan larangan hijab bagi petugas kesehatan di Rumah Sakit atau RS Medistra.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin mengatakan, dugaan larangan hijab di RS Medistra yang bertaraf internasional itu sangat mengkhawatirkan.

Menurut Alifudin, tindakan larangan hijab bagi dokter dan perawat muslimah di rumah sakit merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.

"Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh institusi pendidikan maupun kesehatan. Ini adalah bentuk diskriminasi yang tidak bisa kita biarkan," kata Alifudin dalam keterangan tertulis, Senin (2/9).

Alifudin pun meminta Kementerian Kesehatan untuk mengusut tuntas dan mengambil tindakan dengan menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut.

"Saya akan memastikan bahwa kasus ini diusut tuntas. Jika terbukti ada kebijakan diskriminatif, pihak yang bertanggung jawab harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Alifudin.

Baca Juga

Jemaah Haji Merasa ‘Diperas’ Biaya Kesehatan, DPR Usul Ada RS Haji di Tiap Embarkasi

Alifudin juga mengajak pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menegakkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman di Indonesia.

Selain itu, Alifudin pun bakal mendorong penguatan regulasi guna melindungi hak-hak tenaga medis.

"Saya akan mendorong penguatan regulasi untuk melindungi hak-hak tenaga medis, khususnya dalam menjalankan keyakinan agama mereka tanpa rasa takut atau tekanan," ujar Alifudin.

Sebelumnya, kasus itu bermula dari beredar viral sebuah surat protes dari seorang dokter bernama Diani Kartini di media sosial terkait dugaan larangan hijab bagi petugas kesehatan di Rumah Sakit Medistra. 

Dalam surat tersebut, Dokter Diani Kartini bercerita bahwa ada dua kerabatnya yang tiba-tiba mendapatkan larangan menggunakan hijab ketika mengikuti proses wawancara kerja di RS Medistra.

Dalam proses wawancara tersebut, ada pertanyaan terkait apakah bersedia membuka hijab jika diterima.

Diani pun menyayangkan masih ada pertanyaan yang diskriminatif agama tersebut.

Padahal, lanjut Diani, ada salah satu rumah sakit yang lebih ramai dari RS Medistra, tetapi tidak melarang petugas medis menggunakan hijab.

"Jika RS Medistra memang RS untuk golongan tertentu, sebaiknya jelas dituliskan saja kalau RS Medistra untuk golongan tertentu sehingga jelas siapa yang bekerja dan datang sebagai pasien," tulis Diani dalam suratnya yang viral itu, dikutip Senin (2/9). (dpi)