Dua DPO Polda Banten yang Tak Kunjung Tertangkap jadi Sorotan Kompolnas

Jakarta, tvOnenews.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten mengeluarkan lembaran Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap mantan Caleg PDIP tahun 2024, Mohammad Solichin bin Tumpang Sugian (37).

DPO tersebut diumumkan usai Mohammad Solichin terlibat dugaan kasus pemalsuan surat tanah yang dilaporkan oleh Kusnadi selaku ahli waris Suinah ke Ditreskrimum Polda Banten.

Imam Fachrudin kuasa hukum dari ahli waris Suinah mengatakan, kasus pemalsuan itu terjadi pada tahun 2018 terkait jual beli sebidang tanah yang terjadi. Ia mengungkap adanya dugaan pemalsuan surat yang dilakukan DPO pada kasus tersebut.

"Nah si Iin itu sebagai kepala desa mengeluarkan surat keterangan nama, bahwa nama Sarpiah dan nama Artiah adalah orang yang sama, padahal bukan gitu, bukan sama beda orang," kata Imam di Jakarta, Kamis (29/8/2024).

"Sarpiah ada lagi, nah kemudian setelah Sarpiah kita telusuri, Sarpiah itu masih ada orangnya dan dia enggak mau ngaku kalau dia punya tanah di situ, bahwa dia tidak pernah melakukan perbuatan hukum jual beli dengan yang namanya Amsinah, Amsinah itu istrinya Lurah Tumpang ibunya si IIn itu yang sekarang jadi DPO," sambungnya.

Imam pun mengaku pihaknya hanya berharap penuh terhadap kepolisian dalam mengungkapnya. "Kami menyerahkan segalanya kepada pihak kepolisian saja," katanya.

Kompolnas Beri Tanggapan Belum Tertangkapnya DPO

Belum tertangkapnya DPO kasus dugaan pemalsuan surat yang terjadi di wilayah hukum Polda Banten itu turut disorot oleh Kompolnas. 

Anggota Kompolnas, Poengky Indarti mengaku pihaknya telah melayangkan surat klarifikasi ke Polda Banten.

"Terkait kasus MS dan SKD, dimana keduanya menjadi DPO Polda Banten, Kompolnas telah mengirimkan surat klarifikasi ke Polda Banten untuk mendapatkan informasi penanganan kasus dan proses pencarian DPO. Kita tunggu hasil klarifikasinya ya," kata Poengky di Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Poengky pun turut mengimbau kepada setiap pihak untuk melaporkan ke kepolisian jika melihat sosok DPO yang dimaksud.

Pasalnya, kata Poengky, terhadap pasal Obstruction of Justice (OOJ) yang dapat disangkakan kepada mereka yang menyembunyikan DPO.

"Bagi semua pihak diharapkan kooperatif untuk memberitahukan kepada polisi. Jangan sampai ada pihak-pihak yang sengaja melindungi mereka, karena jika melindungi para DPO dapat disangkakan menghalang-halangi keadilan atau obstruction of justice," kata Poengky.