Tolak Mentah-mentah Wacana Bansos Judi Online, PKS Minta Tolong Pemerintah Jokowi Harus Selamatkan Indonesia

Dia juga menekankan Pemerintah harusnya segera dan tegas memberantas judi online melalui ketegasan penindakan hukum, sosialisasi aturan, maupun dengan cara-cara efektif lainnya termasuk dengan melibatkan keluarga agar menjadi garda terdepan secara antisipatif mencegah bisa terjadinya judi online.

"Sudah sejak beberapa bulan yang lalu Menkominfo menyatakan Indonesia darurat judi online, apalagi jumlah dan nilai transaksinya terus meningkat setiap waktu hingga total sudah lebih dari Rp600 Triliun," tegas HNW dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/6/2024).

HNW menjelaskan, bansos utama yang digunakan oleh Pemerintah sebagai program perlindungan sosial adalah bansos Program Keluarga Harapan (PKH).

Sesuai aturannya, bansos PKH diberikan kepada keluarga yang memiliki setidaknya satu dari lima kriteria, yakni Ibu hamil, anak usia 0-6 tahun, anak sekolah SD-SMA, lansia 70 tahun ke atas, dan disabilitas berat.

“Jelas tidak ada kriteria keluarga korban judi online pada bansos PKH, sehingga jika diberikan atas dasar tersebut maka tentu bansosnya tidak tepat sasaran dan tidak sesuai aturan. Juga banyak laporan dari lapangan bahwa pelaku judi online antara lain juga penerima bansos, jadi jangan sampai bansos malah memperpanjang lingkaran setan judi online, padahal mestinya lingkaran setan itu diputuskan, sebagai kontribusi selamatkan Indonesia emas dari darurat judi on line,” tegasnya.

“Terlebih bansos judi online ini sama sekali belum pernah diusulkan dan dibahas di Komisi VIII DPR-RI, baik tahun lalu ketika membahas anggaran 2024 maupun saat ini ketika membahas rencana anggaran 2025. Sehingga memang tidak ada pos anggarannya di APBN baik tahun 2024 maupun 2025. Untuk yang ada pos anggarannya saja belum sepenuhnya mengatasi masalah kemiskinan, kalau dikurangi untuk bansos judi online tentu akan semakin tidak menjadi solusi sosial, maka kami pasti menolaknya,” sambungnya.

Padahal jelas, dalam Keppres Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang belum lama diteken Presiden Jokowi, bahwa langkah yang diambil Pemerintah untuk memberantas judi online adalah melalui pencegahan dan penegakan hukum.