Beijing: Hasil KTT G7 Tidak Mewakili Dunia

Terlebih tuduhan kelebihan kapasitas China yang diajukan G7 tidak didukung oleh fakta atau hukum ekonomi.

"Hal ini hanyalah sebuah alasan untuk proteksionisme dan melemahkan upaya global untuk transisi ramah lingkungan dan rendah karbon serta kerja sama dalam respons iklim. G7 adalah pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas 'pemaksaan ekonomi' karena mereka terus mempolitisasi dan mempersenjatai perdagangan," lanjutnya.

Dalam komunike bersama G7 disebutkan negara-negara G7, "Mengupayakan hubungan yang konstruktif dan stabil dengan China dan menyadari pentingnya hubungan langsung maupun tidak langsung, keterlibatan yang jujur ​​untuk mengelola perbedaan namun kami bertindak demi kepentingan nasional kami."

Negara-negara G7 pun menyerukan agar China mengambil tindakan untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional dan bekerja sama dengan G7 untuk mengatasi perubahan iklim, polusi, memerangi perdagangan obat-obatan terlarang, memastikan stabilitas makroekonomi, mendukung ketahanan kesehatan global, dan mengatasi utang negara-negara yang rentan secara berkelanjutan.

Meski menyebut G7 tidak mencoba untuk merugikan China atau menggagalkan pembangunan ekonominya, mereka mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sikap China yang terus-menerus menargetkan industri, kebijakan serta praktik non-pasar komprehensif yang mengarah ke distorsi pasar, dan kelebihan kapasitas yang merugikan di berbagai sektor.

"Kami menyerukan China untuk menahan diri melakukan ekspor langkah-langkah pengendalian, khususnya pada mineral-mineral penting, yang dapat mengarah pada gangguan signifikan atas rantai pasokan global," demikian disebutkan dalam komunike G7.

G7 juga menegaskan dukungannya atas partisipasi Taiwan sebagai anggota dalam organisasi internasional, seperti Majelis Kesehatan Dunia dan pertemuan teknis WHO.

G7 kemudian menyebut sangat prihatin terhadap situasi di Laut Cina Timur dan Selatan dan menegaskan kembali penolakan terhadap segala upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekerasan atau paksaan, menentang militerisasi, serta aktivitas pemaksaan dan intimidasi China.

Isi komunike yang lain adalah negara-negara G7 prihatin dengan situasi hak asasi manusia di China, termasuk di Tibet dan di Xinjiang terkait kerja paksa serta tindakan keras pemerintah China terhadap Hong Kong karena penerapan pasal 23 di Undang-undang Dasar yang dinilai membungkam perbedaan pendapat di Hong Kong.(ant/ree)