Beijing: Hasil KTT G7 Tidak Mewakili Dunia

Jakarta, tvOnenews.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menyebut kelompok G7 tidak mewakili dunia, sehingga hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 terhadap perekonomian global kecil.

"G7 tidak mewakili dunia. Ketujuh negara tersebut hanya berjumlah 10 persen dari populasi dunia, tahun demi tahun kontribusi mereka dalam perekonomian global terus menurun," kata Lin Jian dalam konferensi pers rutin di Beijing, mengutip Antara pada Selasa (18/6/2024).

KTT G7 adalah pertemuan 7 negara maju, yaitu Amerika Serikat (AS), Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis ditambah Uni Eropa untuk mewakili Belgia, Belanda, Polandia, Spanyol, dan Swedia.

KTT G7 berlangsung pada 13-14 Juni 2024 di Apulia, Italia, dengan dihadiri Presiden AS Joe Biden, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, PM Kanada Justin Trudeau, PM Rishi Sunak dari Inggris, yang disambut oleh PM Italia Giorgia Meloni.

"Komunike Pemimpin G7 kembali menggunakan isu-isu yang berkaitan dengan China untuk memfitnah dan menyerang China, menggunakan tuduhan palsu yang sama yang tidak memiliki dasar faktual, hukum atau moral dan penuh dengan arogansi, bias dan kepalsuan," tambah Lin Jian.

Lin Jian lebih lanjut mengatakan, bahkan jika digabungkan, kontribusi anggota G7 terhadap pertumbuhan ekonomi global lebih kecil dibandingkan China dan agregat ekonomi mereka dalam hal daya beli telah dilampaui oleh negara-negara BRICS.

Baca Juga

Gejolak Timur Tengah Guncang Ekonomi Global, Anindya Bakrie: Dunia Usaha Pilih Efisiensi untuk Bisa Tumbuh

"G7 telah lama menyimpang dari tujuan awalnya yaitu mengkoordinasikan stabilitas lingkungan ekonomi global karena semakin menjadi alat politik untuk melanggengkan supremasi AS dan negara-negara Barat," ungkap Lin Jian.

Lin Jian menyebutkan meski G7 mengklaim menjaga perdamaian dunia, kelompok tersebut terus menarik garis batas atas perbedaan ideologi dan nilai-nilai, meningkatkan narasi palsu soal "demokrasi vs otokrasi", membentuk kelompok eksklusif dan menghasut konfrontasi blok, serta mengobarkan api dan melalaikan tanggung jawab dalam mengatasi konflik regional.

"Mereka mengirimkan kapal dan pesawat militer ke kawasan Asia-Pasifik untuk menciptakan ketegangan dan mempersenjatai Taiwan untuk mengancam perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Tindakan itu mengganggu ketertiban internasional dan membahayakan perdamaian dan keamanan," jelasnya.