DPR Minta Izin Travel Haji dan Umrah Nakal Dicabut

Selain itu Marwan juga menyarankan agar Kementerian agama bekerja sama dengan imigrasi. 

Hal ini penting agar selama siklus pelaksanan ibadah haji semua jemaah yang menggunakan visa non haji tidak boleh berangkat. 

"Musim haji dia terbitkan visa untuk umrah. Tentu mereka punya aturan sendiri di sini, " ujar Marwan. 

"Celah ini diambil pihak - pihak lain merayu masyarakat kita bisa berhaji tanpa menunggu tanpa antrean," lanjutnya. 

Menurutnya, tentu menarik mendengarkan  20 tahun itu. 

"Ini ada godaan ini, tanpa antrean," ujarnya. 

Sementara Konsul Jenderal RI Jeddah (KJRI) Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, mengatakan seorang selegram ditahan pihak keamanan Arab Saudi karena diduga berjualan visa haji tanpa tasreh.

“Mereka (jemaah) tidak ada yang mengurus saat ini. Pihak Arab Saudi sudah merazia akun-akun media sosial yang menjual visa haji tanpa antre. Saudi akan membasmi haji tanpa prosedural dengan serius," kata Yusron.

Saat ini KJRI Jeddah masih menelusuri keberadaan jemaah tersebut, dan saat ini kabarnya masih di Makkah. 

Yusron melanjutkan, masih banyak pegiat media sosial yang diduga menjual paket haji tanpa prosedur. 

Arab Saudi sendiri sudah memantau dan mencatat akun media sosial seperti TikTok menjual paket haji tanpa antre ilegal, baik yang tinggal di Arab Saudi maupun di Indonesia.

"Tindakan kami lebih kepada korbannya. Nanti setelah ibadah haji selesai, kami akan menelusuri siapa korban dan pelakunya," kata Yusron. 

Sebagai informasi, rombongan Marwan Dasopang ke Arab Saudi dalam rangka menjalankan tugas sebagai pengawas haji.

Hadir juga dalam rombongan Pengawas, seperti anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris, anggota Komisi V Syaifullah Tamliha, dan beberapa anggota Tim Pengawas Haji 2024 lainnya.

Mereka disambut Dubes RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI Hilman Latief, Konsul KJRI Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, dan Sekretaris Daker Bandara Asep Rohadian. (put/aag)