DPR Minta Izin Travel Haji dan Umrah Nakal Dicabut

Makkah, tvOnenews.com - Pemerintah Arab Saudi semakin perketat pemeriksaan kepada jemaah haji di Tanah Suci. Terbaru bahkan, Arab Saudi bahkan sudah mendata akun-akun media sosial (medsos) yang menawarkan paket haji tanpa antre.

Menyikapi hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah untuk mengambil tindakan tegas kepada pemilik travel haji dan umrah yang tidak mengikuti prosedural pemerintah Arab Saudi. 

Hal ini karena tindakan mereka telah merugikan jemaah. 

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang saat dirinya berada di Kota Jeddah pada Kamis (6/6/2024). 

Ia mengatakan, sanksi tegas harus sudah diterapkan bagi travel yang masih nakal.

Terlebih ada beberapa Warga Negara Indonesia (WNI) yang akhirnya dipulangkan karena menjadi korban travel 'nakal' tersebut. 

Baca Juga

DPR soal Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus: Negara Tak Boleh Kalah

"Kita merekomendasikan bagi travel yang kita sebut nakal, saya kira tidak lagi saatnya memperingatkan, tapi cabut (izin)," tandasnya.

"Bagi travel yang tidak dapat izin menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah dan haji ya ditindak secara pidana," sambungnya. 

Menurutnya, selain travel nakal, pemerintah juga harus memperketat pengawasan akun media sosial yang secara gamblang masih menawarkan bisa berhaji tanpa antre. 

Bahkan secara terang - terangan mengiming - imingi jemaah bisa berhaji dengan visa lain seperti visa ziarah. 

"Sekarang mereka cukup berani ya. Setiap pagi, setiap bangun pagi di medsos kita sudah ada godaan itu, " Katanya. 

"Kita harus melakukan pengetatan di pihak kita. Intinya, pemerintah melayani jemaah, dan merasa nyaman, aman, dan terlaksana menjadi haji yang mabrur serta barokah," lanjut Marwan. 

Menurut Marwan, problem yang dihadapi jemaah Indonesia baik masuk secara prosedur atau legal 

Hal ini masih tanggung jawab pemerintah.

Namun Marwan juga mengingatkan jangan sampai membuat perwakilan negara di KJRI Arab Saudi repot. 

Mengingat untuk putusan sanksi bagi jemaah yang melanggar, pihak KJRI tidak bisa intervensi apapun. 

"Kalau kita biarkan akan berhadapan dengan masalah hukum karena mau legal atau tidak legal, itu warga negara harus diurus. Kalau urusan itu semua, kita menghabiskan energi," ucapnya.