Viral Kisruh Eks Warga Kampung Bayam Versus BUMD JakPro, Komnas HAM Akhirnya Angkat Bicara

Jakarta, tvOnenews.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)  Prabianto Mukti Wibowo  angkat bicara perihal kisruh yang terjadi antara eks warga Kampung Bayam dengan BUMD PT Jakarta Propertindo (JakPro) soal hak tempat tinggal.

Prabianto menilai penting menghormati hak asasi manusia dalam proses pembangunan infrastruktur.

"Penting Komnas HAM sampaikan bahwa dalam pembangunan infrastruktur terdapat kewajiban dan tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia," jelas dia, melansir keterangan resmi, Selasa (4/6/2024).

Dirinya juga menegaskan kebijakan pemerintah harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM, serta melibatkan partisipasi dari masyarakat.

"Sehingga dapat tercapai keadilan  sosial dan ekonomi yang hakiki," tuturnya.

Baca Juga

JK: Kalau Banjir Jangan Marahi Gubernur, Marahi Diri Sendiri Kenapa Buang Sampah di Sungai

Sebagai informasi, pemenuhan hak atas kesejahteraan dijamin dalam Pasal 8 UU HAM jo. Pasal 40 UU HAM jo.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Selain itu, pemenuhan hak atas perlindungan hukum dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 3 ayat (3) UU HAM jo.

Pasal 17 UU HAM jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

"Sebagai upaya penyelesaian atas pengaduan, Komnas HAM telah melaksanakan pertemuan mediasi pada 30 Mei 2024 dan 3 Juni 2024, yang dihadiri pengadu dari Paguyuban Warga Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, PT JakPro, Pemprov DKI Jakarta, dan Pemkot Jakarta Utara," kata dia.

"Pada pertemuan mediasi yang dilaksanakan tersebut, para pihak bersepakat atas beberapa hal yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan perdamaian," sambungnya.

Dokumen kesepakatan perdamaian tersebut bernomor 005/KP/KH-MD.00.01/VI/2024 yang ditandatangani oleh para pihak, di mana warga bersedia untuk direlokasi ke rumah susun yang akan disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Lewat mediasi tersebut, baik Pemprov DKI Jakarta dan PT JakPro berkomitmen untuk berperan dalam pemenuhan hak melalui program pemberdayaan warga, serta adanya perdamaian dalam penyelesaian proses hukum terhadap warga di Kepolisian.

"Selanjutnya para pihak sepakat untuk membangun komunikasi dan menjaga situasi yang kondusif di lapangan. Komnas HAM mengapresiasi itikad baik dan kesungguhan dari para pihak dalam pertemuan mediasi dan meminta para pihak dapat menghormati dan menjalankan komitmen gang tercapai," tandas dia.

Polres Metro Jakarta Utara turut diminta untuk mendorong penyelesaian melalui keadilan restoratif sebagaimana adanya perdamaian yang terlah disepakati oleh para pihak.(agr/lkf)