Saksi PDIP Bela Partai Garuda yang Perolehan Suara Nol di Kota Dumai: Mereka Tak Dianggap

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Pemohon Perkara Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kota Dumai Daerah Pemilihan (Dapil) 4 dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu 3 menghadirkan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Saksi dari Pemohon, Ronirian Dani mempersoalkan tidak dianggapnya perolehan satu suara pun dari Partai Garuda di masing-masing TPS 07 Kelurahan Purnama dan TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) Kecamatan Dumai Barat.

“Karena suara Partai Garuda itu tidak diikutsertakan pada pileg kemarin, di Dapil 4 Kota Dumai, partainya ada tercantum, tetapi pihak PPK mengatakan Partai Garuda tidak diikutsertakan dalam Pemilu 2024, alasannya tidak terdaftar di Kota Dumai,” ujar Roni yang pada saat itu bertugas sebagai saksi mandat PDIP di tingkat Kecamatan Kota Dumai, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2024).

Atas hal itu, Roni mengajukan keberatan dan meminta pembukaan kotak suara untuk memastikan adanya perolehan suara Partai Garuda sebanyak satu suara di masing-masing kedua TPS tersebut sebagaimana formulir C Hasil dan C Plano. 

Namun, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertahan tidak membuka kotak suara sesuai permintaan Roni.

Sementara itu, Saksi dari Pemohon lainnya, Uber Firdaus selaku saksi mandat PDIP di tingkat Kota Dumai menyebut adanya selisih jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah surat suara yang digunakan di tiga TPS, yaitu TPS 07 Kelurahan Purnama serta TPS 06 dan TPS 17 Kelurahan STDI. 

Baca Juga

MK Tolak Gugatan Pasal KUHP Baru Soal Demo Tanpa Izin Bisa Dipidana

Menurut Uber, setelah dilakukannya penghitungan surat suara sebagaimana rekomendasi Bawaslu, antara jumlah pemilih yang hadir dan jumlah surat suara yang digunakan tetap tidak sinkron.

“Dari D Hasil untuk TPS 07 itu pemilih presiden ada 225 orang kemudian kita hitung daftar hadir yang hadir sementara 223, jadi ada kelebihan dua orang di presiden. Kemudian untuk DPR RI di TPS 07 Kelurahan Purnama, pemilih DPR RI yang hadir 224 orang kemudian daftar hadir 223 orang, lebih satu,” papar Uber.

“Kemudian TPS 06 untuk presiden 225 orang hitung daftar hading 226 orang, lebih satu. TPS 17 daftar D Hasil 205 hitung daftar hadir 209. Setelah dilakukan penghitungan kertas suara ulang kami tetap mengajukan keberatan sehingga kami tidak menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat Kota Dumai,” tandas Uber. (Agr/ree)