Arsul Sani Ikut Sidang PHPU Pileg Terkait PPP, tapi Tidak Ikut Memutus

Jakarta, tvOnenews.com - Hakim Konstitusi Arsul Sani mengikuti persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, dia tidak akan ikut memutus perkara tersebut.

"Diberitahukan bahwa posisi Pak Arsul Sani itu akan tetap mengikuti persidangan, tapi tidak akan menggunakan hak untuk memutus," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra selaku Ketua Panel 2 Sidang PHPU Pileg 2024 di Gedung II Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (29/4/2024). 

Saldi mengatakan Arsul Sani tidak akan menggunakan hak untuk memutus permohonan yang diajukan PPP maupun perkara lainnya yang menjadikan partai berlambang kabah itu sebagai pihak terkait.

"Beliau nanti tidak akan mendalami kalau memang ada sesi pendalaman nanti," ujarnya.

Dia menjelaskan Arsul Sani tetap ikut persidangan karena untuk memenuhi kuorum sidang panel di MK. 

"Kalau beliau tidak ikut, maka akan menyebabkan forum atau kuorum hakim di masing-masing panel menjadi tidak cukup," terang Saldi.

Baca Juga

Pelantikan Hakim Baru MK, Ini Harapan Anwar Usman

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sekaligus Juru Bicara MK Fajar Laksono menjelaskan keputusan tersebut diambil dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).

"Di dalam Undang-Undang MK, panel itu terdiri sekurang-kurangnya tiga hakim konstitusi. Jadi kalau kurang dari tiga, maka enggak bisa panel itu bersidang," kata Fajar.

Fajar menyebut Arsul Sani, memang telah mengirim sinyal bahwa ia tidak akan ikut mengadili perkara yang berkaitan dengan PPP.

Namun, MK dalam RPH memutuskan Arsul Sani ikut memeriksa perkara, tetapi tidak ikut dalam mengambil keputusan.

"Kalau kita bicara teknisnya, kalau tidak menyidangkan kan panel menjadi tinggal dua, tidak terpenuhi. Nanti akan mencari penggantinya hakim konstitusi tentu menunggu panel yang lain harus selesai. Pertimbangan-pertimbangan itu yang mungkin juga dipertimbangkan oleh MK," imbuhnya.

Sebagai catatan, Arsul Sani merupakan Anggota Komisi III DPR RI, Wakil Ketua MPR RI serta pengurus DPP PPP sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi.

Arsul Sani diajukan DPR sebagai hakim konstitusi menggantikan Wahiduddin Adams yang purna tugas. (ant/nsi)