Bersaksi di MK, Risma Sebut Anggaran Kemensos Turun Rp8 Triliun di 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) turun sekitar Rp8 triliun di tahun 2024.

Hal itu diungkapkan ketika memberikan kesaksian di sidang sengketa Pilpres 2024.

“Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp87,275,374.140.000 triliun turun menjadi Rp79.214.083.464.000 triliun,” kata Risma di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Dia menjelaskan penurunan itu terjadi lantaran belanja bantuan langsung tunai (BLT) el nino keluar dari bantuan di 2024.

“2023 ada BLT el nino dan ini sudah disetujui DPR melalui rapat kesimpulan rapat kerja Komisi VIII dengan Mensos masa sidang II tahun sidang 2023-2024 pada Selasa, 7 November 2023,” jelasnya.

Risma menyebut anggaran tersebut harus selesai pada Desember 2023. Sementara tahun 2024, pemerintah tidak menganggarkan untuk kasus gagal ginjal akut.

Kemudian, anggaran untuk el nino juga tidak masuk ke anggaran 2024.

“Belanja BLT el nino keluar dari bantuan 2024,” kata Risma. 

Sebagaimana diketahui, Tri Rismaharini hadir di MK dengan kapasitasnya sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Selain Risma, ada tiga menteri lain yakni Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Muhadjir Effendy.

Sri Mulyani: APBN Harus Dijaga

Pada forum sidang yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani berbicara mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, APBN harus terus dijaga sebagai fondasi sekaligus modal politik bangsa Indonesia mencapai tujuan bernegara.

Dia pun menyinggung sejumlah negara yang mengalami krisis akibat pengelolaan APBN yang buruk.

“Telah banyak contoh negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, sosial bahkan politik akibat pengelolaan APBN yang buruk,” kata Srimul di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Meski demikian, dia menyebut Indonesia tidak termasuk dari negara tersebut. Srimul mengatakan Indonesia berhasil mengelola APBN dengan baik. Prestasi itu, kata dia harus terus dipertahankan. 

“Alhamdulillah Indonesia mampu menjaga instrumen APBN tetap secara kredibel dan sehat. Ini prestasi yang harus terus dijaga,” ujarnya. (saa)