Mardani Maming Bebas Bepergian ke Banjarmasin dari Lapas Sukamiskin? Kok Bisa...

Jakarta, tvonenews.com - Masih ingat dengan terpidana kasus korupsi Mardani Maming, dalam kasus menerima hadiah atau imbalan berupa uang sebesar Rp 118 miliar dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP)? Info terbaru, Maming bebas bepergian dari lapas Sukamiskin ke Banjarmasin.

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi tvonenews.com, narapidana Mardani Maming terpantau tertera di manifest tiket penerbangan citylink QG495, tertanggal hari Senin (19/2/2024) pukul 19.40 dari Banjarmasin tujuan Surabaya.

Selain itu juga terekam dalam video amatir Mardani Maming menggunakan jaket hitam dan topi putih, serta mengenakan masker mulut. Ia nampak berjalan di selasar bandara bersama beberapa orang di sampingnya.

Menyikapi informasi yang beredar itu, Humas Ditjen Pemasyarakatan Deddy Edward Eka Saputra mengatakan kepergian Maming ke Banjarmasin untuk menjalani sidang Peninjauan Kembali (PK).

"Berdasarkan Informasi dari Lapas Klas I Sukamiskin, yang bersangkutan (Mardani Maming) secara resmi menghadiri sidang PK (Peninjauan Kembali) di PN Banjarmasin, dengan Pengawalan dari petugas Kepolisian dan petugas Lapas," kata Deddy kepada tvonenews.com.

Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banjarmasi tertanggal 19 Januari 2024, tidak tercantum nama Mardani H Maming sebagai Pemohon.
 
Kakanwil Kemenkum HAM Kalsel, Faisol Ali mengatakan, umumnya jika ada narapidana yang mengadakan persidangan PK maka ada pemberitahuan yang ditujukan kepadanya.

"Biasanya ada pemberitahuan kepada kami dan narapidana tersebut bisa saja dititipkan terlebih dulu. Tetapi kalau yang ini (Mardani H Maming) tidak tahu persis saya, bisa saja khususan," imbuhnya.

Ditanya lebih lanjut maksudnya khususan, Faisol Ali memilih enggan berkomentar dan mengakhiri pembicaraan dengan mengatakan "tidak tahu".

Diketahui, sebelumnya pada 2 Agustus 2023 lalu, Mahkamah Agung (MA) menghukum Mardani Maming untuk mengembalikan Rp 110 miliar ke negara. Adapun hukuman pidana pokok mantan Bupati Tanah Bumbu tetap, yaitu 12 tahun penjara.

"Perbaikan pidana uang pengganti menjadi Rp 110.604.372.752," demikian bunyi amar singkat yang dilansir MA, Rabu (2/8/2023).

Bila tidak membayar, asetnya dirampas negara. Bila masih kurang, hukumannya ditambah.

"Subsidair 4 tahun penjara," ujarnya.

Putusan itu diketok Suhadi dengan anggota Suharto dan Agustinus Purnomo Hadi.