Ia beralasan, provinsi di Pulau Papua yang disebutkan dalam film dilakukan sebelum adanya koalisi partai-partai dan pasangan calon untuk pemilu.
Pemekaran provinsi di Papua, menurut Tito juga bukan merupakan inisiatif pemerintah, melainkan usulan dari DPR dan aspirasi masyarakat.
"Tapi tiba-tiba dilompatkan bahwa pemekaran Papua itu dalam rangka untuk mempermudah paslon yang disiapkan pemerintah untuk memenuhi persyaratan 20 persen (suara) dari separuh provinsi, saya bilang itu terlalu jauh," kata dia lagi.
Load more