Dulu Mati-matian Bela Jokowi, Kini Denny Siregar Akhirnya Akui Kebenaran Cak Nun soal Pemimpin Firaun

"Secara fisik ada yang mati. Karena ini urusan tidak hanya urusan duniawi, tapi juga urusan hak yang diberikan Tuhan. Jangan dimain-mainkan," tegasnya. 

Menurutnya ada dua opsi untuk menanggapi soal Sirekap tersebut. Airia menyebut terdapat indikasi kecurangan dalam Sirekap.

"Ada dua persepsi, apakah perlu ditampilkan seperti QC itu rekapnya atau dihentikan dulu, supaya tidak mengacaukan situasi penghitungan secara bertahap," ungkapnya. 

"Tapi selalu muncul di media sosial tentang segala kecurangan yang ada. Ini yang perlu saya sampaikan, untuk hal-hal yang terkait dengan rekap manual penghitungan berjenjang saat ini. Saksi-saksi banyak usulan untuk tidak menandatangani karena banyak kecurangan-kecurangan yang ada tidak dalam proses penghitungan di TPS," jelas Aria Bima.

Sudah Lapor KPU dan Bawaslu

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengungkap pihaknya sudah melapor ke KPU RI dan Bawaslu RI atas dugaan kecurangan di Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap), sebagai alat bantu penghitungan suara Pemilu 2024.

Pihaknya mendesak Bawaslu untuk segera melakukan investigasi terhadap indikasi kecurangan di Sirekap tersebut. 

“Kami sudah melaporkan ini baik ke KPU dan Bawaslu. Kami minta kepada Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap hal ini supaya kita tidak dicurangi, supaya publik juga tidak dicurangi,” ujar Todung di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024). 

Dia mengatakan kecurangan yang terjadi di Sirekap itu bahkan sudah tersebar di media sosial.  

Dia menyebut kecurangan yang paling banyak tersebar di media sosial itu menunjukkan adanya tambahan suara bagi paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Ini yang paling banyak kita temukan dalam pemberitaan-pemberitaan terutama di media sosial disertai dengan video yang bisa kita saksikan,” tegas Todung. 

Menurut Todung, jika kecurangan ini dibiarkan maka akan menghapus integritas Pemilu itu sendiri.

“Dan kami berpendapat bahwa ini sangat tidak sehat dan sangat tidak fair dan mengancam pemilu dan pilpres jurdil (jujur dan adil),” tandasnya.

(ebs)