Dulu Mati-matian Bela Jokowi, Kini Denny Siregar Akhirnya Akui Kebenaran Cak Nun soal Pemimpin Firaun

Jakarta, tvOnenews.com - Pegiat media sosial  Denny Siregar menghebohkan publik di media sosial X belum lama ini. Melalui akun @Dennysiregar7, Minggu (18/2/2024), ia tiba-tiba meminta maaf kepada budayawan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun.

Ternyata permintaan maaf Denny bukan tanpa alasan. Ia memohon ampun lantaran pernah mencaci Cak Nun yang sempat menyebut Presiden Jokowi mirip Firaun beberapa waktu lalu.

"Ijinkan saya meminta maaf sebesar2nya kepada cak Nun karena dulu mengolok2 beliau akibat mengatakan adanya firaun. Saya dulu buta, sampai akhirnya kepala saya terantuk tembok besar yang bernama fakta," cuitnya.

Denny Siregar pun mengaku tak sadar dengan apa yang dilakukan dahulu. 

"Tanpa sadar saya membangun berhala manusia dalam pikiran kecil saya. Cak Nun sadar lebih dahulu, jauh sebelum orang2 berfikir tentangnya. Maafkan saya yg kerdil ini, mbah.. " sambung yang pernah menjadi pendukung Jokowi ini.

Dalam cuitannya itu, Denny juga menampilkan video yang memberitakan pernyataan Cak Nun yang menyindir pemerintahan Jokowi seperti Firaun.

Unggahan pegiat media sosial ini kemudian diserbu komentar beragam warganet.

"Sdhlah Bang Den, jgn memperburuk keadaan. Krn ini sdh mirip2 cak islah. Terima saja kekalahan dgn lapang dada, bukan terus menghina2. Bukankah kita semua makhluk hina?" kata warganet.

"Semoga permohonan maaf ini menjadi langkah awal menuju pemahaman yang lebih dalam dan saling pengampunan." sahut yang lain.

"Kita juga masih menunggu permintaan maaf dari denny ke imam besar," sentil netizen.

Sebelumnya, viral di media sosial potongan video ceramah Cak Nun yang menyebut Jokowi sebagai Firaun dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Haman.

Sebelumnya, Denny Siregar menuliskan pesan mendalam terkait kekalahan Ganjar-Mahfud di quick count Pilpres 2024.

Dalam akun X atau Twitternya, Denny Siregar tampak menenangkan para pendukung Ganjar-Mahfud.

"Kita sudah melawan sebaik-baiknya. Sehormat-hormatnya," cuitnya dikutip Sabtu (17/2/2024).

Ia juga mengucaokan rasa hormatnya terhadap para pendukung Ganjar-Mahfud yang sudah berjuang bersama-sama.

"Salam hormat, buat kawan-kawan," lanjutnya.

Dalam unggahan lainnya, Denny Siregar juga tampak mengungkap isi percakapannya dengan Ganjar soal ke depannya.

"Di satu kesempatan saya ketemu sama Ganjar. Saya bertanya satu hal penting, 'Pak, jika seandainya bapak benar kalah dan diajak gabung di kabinet, apakah bapak bersedia?'" tulis Denny Siregar.

"Jawabnya, 'Tidak. Saya akan menjadi oposisi sejati. Baguslah, pak. Karena kalau anda disana, saya yang akan berhadapan dengan bapak'," sambungnya.

Netizen pun tampak mengomentari cuitan Denny Siregar itu.

"Gw rasa gak semua org bisa konsolidasi dan gabung ke kabinet. Itu harus turunin ego, makan hati jir kl abis kalah. Dan gw setuju pak Ganjar jd opisisi itu bermartabat dan keren," tulis netizen.

"Bohong banget? Gmn cara dia jadi oposisi? Dia bukan anggota DPR, dia bukan ketua umum Partai. Terkait sikap PDIP, ya tergantung keluarga Ibu Mega lah," tulis netizen lain.

"Ishhh, PD banget, emang bakal diajak?" tulis lainnya.

"Syukurlah! Semoga PDIP bener2 teguh dengan jati dirinya oposisi lebih terhormat dari pada gabung pelanggar konstitusi," tulis netizen.

"Oposisi lebih terhormat daripada membebek kekuasaan yg menang dengan segala cara," tulis lainnya.

Diberitakan sebelumnya, Terkait Sirekap yang kerap bermasalah, Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud, Aria Bima memberikan peringatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia meminta agar KPU dan Bawaslu tidak mempermainkan suara rakyat di Pemilu 2024. Bahkan Aria Bima menyebut KPU dan Bawaslu bisa terkena azab bila bertindak curang dan mempermainkan rakyat.

 Hal itu disampaikan Aria menanggapi berbagai kejanggalan pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik KPU.

"Untuk rekap, saya sekali lagi pakai ilmu wong Jowo yang main-main dengan suara rakyat, suara di TPS, itu bisa kena azab."

"Yang main-main dengan suara rakyat tidak hanya menyalahi hukum, tapi juga dosa, vox populi vox dei," kata Aria menanggapi berbagai kejanggalan Sirekap milik KPU di Media Center Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, pada Jumat (16/2/2024).

Tak hanya satu kejanggalan, politisi PDIP itu mengatakan ada banyak yang membuat masyarakat bingung dengan Sirekap.

"Secara fisik ada yang mati. Karena ini urusan tidak hanya urusan duniawi, tapi juga urusan hak yang diberikan Tuhan. Jangan dimain-mainkan," tegasnya. 

Menurutnya ada dua opsi untuk menanggapi soal Sirekap tersebut. Airia menyebut terdapat indikasi kecurangan dalam Sirekap.

"Ada dua persepsi, apakah perlu ditampilkan seperti QC itu rekapnya atau dihentikan dulu, supaya tidak mengacaukan situasi penghitungan secara bertahap," ungkapnya. 

"Tapi selalu muncul di media sosial tentang segala kecurangan yang ada. Ini yang perlu saya sampaikan, untuk hal-hal yang terkait dengan rekap manual penghitungan berjenjang saat ini. Saksi-saksi banyak usulan untuk tidak menandatangani karena banyak kecurangan-kecurangan yang ada tidak dalam proses penghitungan di TPS," jelas Aria Bima.

Sudah Lapor KPU dan Bawaslu

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengungkap pihaknya sudah melapor ke KPU RI dan Bawaslu RI atas dugaan kecurangan di Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap), sebagai alat bantu penghitungan suara Pemilu 2024.

Pihaknya mendesak Bawaslu untuk segera melakukan investigasi terhadap indikasi kecurangan di Sirekap tersebut. 

“Kami sudah melaporkan ini baik ke KPU dan Bawaslu. Kami minta kepada Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap hal ini supaya kita tidak dicurangi, supaya publik juga tidak dicurangi,” ujar Todung di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024). 

Dia mengatakan kecurangan yang terjadi di Sirekap itu bahkan sudah tersebar di media sosial.  

Dia menyebut kecurangan yang paling banyak tersebar di media sosial itu menunjukkan adanya tambahan suara bagi paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Ini yang paling banyak kita temukan dalam pemberitaan-pemberitaan terutama di media sosial disertai dengan video yang bisa kita saksikan,” tegas Todung. 

Menurut Todung, jika kecurangan ini dibiarkan maka akan menghapus integritas Pemilu itu sendiri.

“Dan kami berpendapat bahwa ini sangat tidak sehat dan sangat tidak fair dan mengancam pemilu dan pilpres jurdil (jujur dan adil),” tandasnya.

(ebs)