Prabowo Akan Ajak Anies dan Ganjar Gabung Pemerintahannya untuk Jalankan Program Makan Siang Gratis

Budisatrio menjelaskan asal mula misinformasi ini berkembang, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. 

“Pernyataan saya di awal bulan Desember dipotong dan dihilangkan konteksnya, seolah-olah saya menyatakan bahwa Program Makan Siang dan Susu Gratis baru terlaksana pada 2029. Padahal yang benar adalah, Program Makan Siang Gratis baru mencapai target maksimalnya menjangkau 82,9 juta anak pada 2029,” tuturnya.  

Budisatrio lalu menjelaskan detail Program Makan Siang dan Susu Gratis yang dihilangkan konteksnya tersebut. 

“Ada misinformasi terkait proses. Yang benar adalah program ini tetap akan berjalan sejak awal Prabowo Gibran dilantik, namun dilaksanakan secara bertahap, dan dengan skala prioritas."

"Jadi Tidak langsung 82,9 juta anak langsung mendapatkan program ini pada tahun 2025. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama,” jelasnya. 

Ia menyebut jumlahnya akan terus bertambah dengan mencapai target 82,9 juta anak yang akan menerima program makan siang dan susu gratis di tahun 2029.

“Lalu di tahun-tahun berikutnya, 2026, 2027, dan seterusnya jumlahnya akan terus ditambah. Sehingga mencapai target maksimal 82,9 juta anak akan menerima Program Makan Siang dan Susu Gratis pada Tahun 2029. Nah, pernyataan saya di bagian ini yang dipotong dan dihilangkan,” lanjut Budisatrio. 

Budisatrio juga menjelaskan bahwa pihak TKN sudah memantau misinformasi ini sengaja disebarkan pada saat masa tenang yang lalu.  

“Kami menduga ini bagian dari misinformasi yang sengaja disebarkan di masa tenang kampanye lalu. Padahal pernyataan saya yang dipotong tersebut adalah pernyataan di tanggal 4 Desember. Lalu dimunculkan kembali tanggal 13 Februari, lebih dari dua bulan kemudian," jelasnya. 

Keenganan mereka merespons misinformasi tersebut lantaran isu tersebut beredar saat masa tenang berlangsung.

“TKN pada masa tenang tidak merespon karena kami sangat menghargai masa tenang. Namun karena sampai sekarang masih beredar, akhirnya kita putuskan untuk melakukan klarifikasi," pungkas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. (chm/ree)