Prabowo Akan Ajak Anies dan Ganjar Gabung Pemerintahannya untuk Jalankan Program Makan Siang Gratis

Jakarta, tvOnenews.com - Program makan siang gratis dari capres-cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disebut akan dilaksanakan segera jika mereka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Wakil Ketua Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan saat ini Prabowo sedang melakukan konsolidasi kekuasaan untuk program makan siang gratis tersebut.

"Pemerintahan Prabowo dapat menyesuaikan subsidi energi selama dua hingga tiga bulan ke depan setelah mulai menjabat pada bulan Oktober," kata Eddy mengutip dari VIVA pada Sabtu (17/2/2024).

Menurutnya, anggaran 80 persen untuk BBM dn LPG senilai Rp350 triliun itu hanya akan bermanfaat untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah dan tinggi.

Eddy menyinggung soal reformasi pendapatan yang harus dilakukan untuk alokasi makan siang gratis dan susu kepada 80 juta anak sekolah, meningkatkan pendidikan dan kesehatan dan membuka lapangan kerja untuk perempuan dan pengusaha.

Program tersebut diperkirakan memakan biaya Rp450 triliun dimana lebih besar dibanding dengan defisit APBN tahun 2023 yaitu Rp347,6 triliun.

Baca Juga

Klarifikasi Pertamina Terkait Heboh Isu Kenaikan Harga Pertamax dan BBM Nonsubsidi Per 1 April

Mengatasi hal tersebut, lanjut Eddy, kini Prabowo sedang mengupayakan membangun koalisi yang kuat dengan mengajak partai-partai lain.

Tak hanya itu, Eddy menyebut Prabowo akan mengajak capres 01 Anies Baswedan dan capres 03 Ganjar Pranowo untuk bergabung di pemerintakannya nanti jika terpilih.

"Dia menilai, itu adalah formula sukses untuk membangun pemerintahan yang stabil ke depan," lanjutnya.

Luruskan Misinformasi Program Makan Siang Gratis

Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Budisatrio Djiwandono meluruskan isu yang menyebutkan bahwa Program Makan Siang Gratis Prabowo Gibran baru terlaksana pada tahun 2029. 

Budisatrio menegaskan bahwa isu tersebut adalah misinformasi yang sengaja disebarkan di masa tenang dan menekankan bahwa Program Makan Siang Gratis segera dimulai setelah Prabowo Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI. 

“Isu yang menyebutkan Program Makan Siang dan Susu Gratis baru dijalankan pada 2029 itu tidak benar. Program ini  adalah program utama Prabowo Gibran dan langsung akan dijalankan setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden," tegas Budisatrio Djiwandono, Jumat (16/2/2024).  

Budisatrio menjelaskan asal mula misinformasi ini berkembang, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. 

“Pernyataan saya di awal bulan Desember dipotong dan dihilangkan konteksnya, seolah-olah saya menyatakan bahwa Program Makan Siang dan Susu Gratis baru terlaksana pada 2029. Padahal yang benar adalah, Program Makan Siang Gratis baru mencapai target maksimalnya menjangkau 82,9 juta anak pada 2029,” tuturnya.  

Budisatrio lalu menjelaskan detail Program Makan Siang dan Susu Gratis yang dihilangkan konteksnya tersebut. 

“Ada misinformasi terkait proses. Yang benar adalah program ini tetap akan berjalan sejak awal Prabowo Gibran dilantik, namun dilaksanakan secara bertahap, dan dengan skala prioritas."

"Jadi Tidak langsung 82,9 juta anak langsung mendapatkan program ini pada tahun 2025. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama,” jelasnya. 

Ia menyebut jumlahnya akan terus bertambah dengan mencapai target 82,9 juta anak yang akan menerima program makan siang dan susu gratis di tahun 2029.

“Lalu di tahun-tahun berikutnya, 2026, 2027, dan seterusnya jumlahnya akan terus ditambah. Sehingga mencapai target maksimal 82,9 juta anak akan menerima Program Makan Siang dan Susu Gratis pada Tahun 2029. Nah, pernyataan saya di bagian ini yang dipotong dan dihilangkan,” lanjut Budisatrio. 

Budisatrio juga menjelaskan bahwa pihak TKN sudah memantau misinformasi ini sengaja disebarkan pada saat masa tenang yang lalu.  

“Kami menduga ini bagian dari misinformasi yang sengaja disebarkan di masa tenang kampanye lalu. Padahal pernyataan saya yang dipotong tersebut adalah pernyataan di tanggal 4 Desember. Lalu dimunculkan kembali tanggal 13 Februari, lebih dari dua bulan kemudian," jelasnya. 

Keenganan mereka merespons misinformasi tersebut lantaran isu tersebut beredar saat masa tenang berlangsung.

“TKN pada masa tenang tidak merespon karena kami sangat menghargai masa tenang. Namun karena sampai sekarang masih beredar, akhirnya kita putuskan untuk melakukan klarifikasi," pungkas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. (chm/ree)