Sri Mulyani Blak-blakan ke Warga: Yang Dapat Bansos Harus Tahu dari Mana Uangnya

Hal ini, menurut dia, diperlukan karena masyarakat juga berkontribusi pada keuangan negara melalui pembayaran pajak sehingga berhak tahu asal muasal serta realisasi belanja pemerintah, termasuk bantuan sosial.

"Masyarakat juga akan ikut, tentu dalam hal ini mengawasi, ikut memiliki karena mereka kalau yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu, mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," pungkasnya.

Selain itu, Sri Mulyani sampaikan, hal ini ditujukan untuk menciptakan suatu iklim akuntabilitas dan rasa memiliki masyarakat terhadap negara, mengingat negara ini dibangun dengan suatu perjuangan gotong-royong.

"Kita terus juga harus memupuk rasa gotong-royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," ucapnya. 

Sebelumnya, Sri Mulyani buka suara soal polemik bantuan langsung tunai (BLT) di tengah kampanye Pilpres 2024. 

Teranyar, pemerintah menggelontorkan Rp 11,25 triliun anggaran untuk BLT yang akan diberikan pada Februari mendatang.

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan uang senilai 200 ribu per bulan untuk periode Januari-Maret, artinya total BLT yang diterima KPM di Februari sebesar Rp 600 ribu.