Sebut Semua Kritiknya pada Jokowi Terbukti, Refly Harun Suarakan Pemakzulan: Saya Heran Tak Ada yang Berani Katakan!

Jakarta, tvOnenews.com-Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebut semua kritik kritiknya pada Presiden Joko Widodo di akhir kekuasaanya terbukti.  Berbagai peristiwa yang dinilai menggerus demokrasi menjelang Pemilu, ujar Refly membuktikan Jokowi memang pemimpin bermasalah. "Saya sudah mengkritik pemerintahan ini dan berkali-kali dianggap sakit hati dan sebagainya. Alhamdulilah, hari ini menemukan pembenarannya, bahwa pemimpin kita ini pemimpin yang bermasalah," ujar Refly.

Hanya yang membuat Refly heran adalah tak ada yang berani menyuarakan pemakzulan alias impeachment terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi. DPR dan kaum intelektual diam tak menyuarakan tuntutan itu meski syarat syaratnya terpenuhi."Tetapi 275 juta rakyat Indonesia nggak berani mengatakan, ini saatnya meng-impeachment Presiden Jokowi. Nggak ada yang berani juga ngomong, ya," tambah Refli di Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Dengan kondisi saat ini, Refly menyebut masih ada cara untuk menyelamatkan demokrasi menjadi lebih sehat jauh dari cengkeraman oligarki dan dinasti politik.

"Jawabannya, menurut saya kalau dalam jangka pendek ialah, satu kalau kita mau menyelamatkan diri, pastikan pemilu itu berjalan jujur dan adil," jelasnya.

Namun, ia meyakini upaya ini tidaklah mudah. Sebab, ia mensinyalir terdapat sejumlah upaya dari pemerintah untuk ikut campur dalam Pemilu.

"Tetapi untuk memastikan itu tidak gampang. Anasir curang sudah dari hulu. Mulai dari Presidential Threshold sampai rekrutmen penyelenggara pemilu yang disetir Istana dengan mayoritas anggota prokekuasaan," ucapnya.

Baca Juga

Terus Sampaikan Suara Rakyat, Gubernur Malut Sherly Tjoanda Dipuji DPR karena Komitmen Kejar Pembangunan

Lalu, upaya paling jelas disebutnya adalah dengan tidak memilih sosok titipan yang mewakili dinasti politik.

"Kalau kata Usman Hamid sama Bivitri saya tidak ngomong tentang orang, saya juga tidak ngomong tentang orang, tetapi kalau ada satu kebenaran yang pasti, mutlak, ya, kita kritik di sana dan yang mutlak itu proses di MK tidak benar," katanya.

Sebelumnya, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu mengubah syarat usia minimal capres-cawapres yang semula paling rendah 40 tahun menjadi paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih lewat pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.