Gibran Rakabuming Maju Pilpres 2024, NCW: Demokrasi Dibungkam

Jakarta, tvOnenews.com - Hadirnya Gibran Rakabming Raka, putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi Pilpres 2024 disebut menandakan adanya kuasa relasi untuk melanggengkan politik dinasti.  

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Nationl Corruption Watch (NCW), Hanifa Sutrisna, Kamis (26/10/2024). 

NCW menyoroti adanya kebobrokan nafsu syahwat oligarki di lingkungan Istana Negara atas dugaan pengaturan keputusan di Mahkamah Konstitusi yang memberikan karpet merah untuk putra mahkota agar bisa maju menjadi bacawapres tergelar dengan sempurna. Meskipun beraroma suap, kolusi dan nepotisme.

“Hari ini kita kembali dipertontonkan opera oligarki di dunia perpolitikan Indonesia. Kami DPP NCW melihat MK makin ugal-ugalan, keluar dari esensinya yang semestinya menjalankan check and balances pada kekuasaan pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif),” kata Hanif.

Dia mengatakan, kekhawatiran akan ketidaknetralan dari Ketua MK membuat publik meragukan lembaga penegakan hukum konstitusi ini tidak dapat dipercaya jika terjadi perselisihan pada Pilpres dan Pileg 2024.

“Jika lembaga sebesar MK bisa dikooptasi dan dikonsolidasikan oleh oknum penguasa, kemana lagi rakyat akan mengadu jika hak konstitusi mereka diganggu oleh undang-undang dan peraturan yang dibuat penguasa?” ujar Hanif.

Baca Juga

Ada SBY hingga Jokowi, Prabowo Undang Presiden dan Wakil Presiden Terdahulu untuk Bicarakan Perang Timur Tengah

Menurutnya, Gibran telah memperlihatkan betapa kecilnya nilai perjuangan, pengalaman dan jabatan para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di hadapan ribuan relawan dengan menyatakan ‘tenang Pak Prabowo, saya ada di sini’.

“Segitu hebatnya politik dinasti sehingga cukup dengan seorang Gibran, seolah-olah semua masalah bisa diselesaikan dengan kekuasaan dan nepotisme karena ada hubungan kuasa relasi dengan Presiden Jokowi,” katanya.

Kemudian, Hanif pun menyinggung saat adik dari Gibran Rakabuming yakni Kesang Pangarep satu bulan sebelum keputusan kontroversial MK (25/9/2023) ia dilantik menjadi Ketua Umum Partai Soliaritas Indonesia (PSI).

“Kami duga keras ini adalah bentuk gratifikasi berupa previlege (kemudahan) karena ada kuasa relasi sebagai anak Presiden Jokowi.  Apa iya seperti ini demokrasi dan suksesi dalam perpolitikan yang sehat yang dibangun pasca reformasi di Indonesia?” ucap Hanif.

Lebih lanjut dia menilai, inkonsistensi hakim MK dan pengerdilan pimpinan KPK memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi saat ini sedang membentuk ‘Rezim Orde Oligarki’ guna melindungi ‘dosa-dosa politik dan ekonomi’ selama 2 periode kekuasaannya.