Hakim MK Arief Hidayat Sebut Ada Kekuasaan Terpusat di Tangan Tertentu

Jakarta, tvOnenews.com - Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyebut ada kekuasaan terpusat di tangan tertentu. 

Hal ini dia sampaikan dalam Forum Hukum Nasional. Selain itu, Arief juga menilai teori yang coba digunakan oleh Jokowi. Teori itu adalah Trias Politika.

Trias Politika sendiri artinya pemisahan kekuasaan dengan konsep pembagian kekuasaan pemerintah dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang.

“Di era Soeharto, di era rezim Orde Baru atau Orde Lama pun itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu,” ujarnya di Jakarta Pusat, dikutip Kamis (26/10/2023).

“Kita lihat misalnya masih ada pembagian (kekuasaan) berdasarkan yang paling kuno teorinya Trias Politika,” sambung dia.

Arief menyebut Jokowi mengendalikan sistem negara melalui kelembagaan negara, yakni tiga pilar utama.

Baca Juga

Profil Try Sutrisno, Wapres ke-6 RI yang Meninggal di Usia 90 Tahun, Panutan di Dunia Militer dan Politik

Terlebih dugaan masyarakat menguat usai keputusan Ketua MK Anwar Usman selaku adik ipar Jokowi dinilai telah melakukan intervensi agar sang keponakan Gibran Rakabuming Raka melenggang sebagai bakal calon wakil presiden.

“Coba bayangkan dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif sekaligus dia juga mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif,” tandas dia.

Presiden Jokowi Bantah Bentuk Dinasti Politik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara saat ditanya perihal dinasti politik imbas sang anak Gibran Rakabuming Raka didapuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto.

Terlebih tudingan dinasti politik semakin menguat saat sang adik ipar, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, memutuskan diperbolehkan usia capres-cawapres di bawah 40 tahun asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

Seperti yang diketahui, Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pada tahun 2021 silam hingga saat ini. Sehingga, kualifikasinya saat ini sesuai dengan syarat capres-cawapres yang sekarang.

"Ya itu kan masyarakat yang menilai. Masyarakat yang menilai dan dalam pemilihan pun baik itu Pilkada, di pemilihan Wali Kota, pemilihan Bupati, pemilihan Gubernur, pemilihan Presiden itu semuanya yang memilih rakyat," kata dia di Hutan Plataran GBK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2023).