DPR Nilai Limbah Fukushima Berimbas pada Produk Impor Seafood, Komisi IV Minta Pemerintah Panggil Dubes Jepang

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza meminta pemerintah memanggil Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia, Kenji Kanasugi.

Pemanggilan itu untuk menjelaskan keputusan Jepang membuang limbah radioaktif dari PLTN Fukushima dan imbasnya pada negara lain, termasuk Indonesia.

Faisol mengatakan limbah nuklir yang dibuang otoritas Jepang perlu mendapatkan perhatian pemerintah Indonesia.

"Pemerintah perlu memanggil Dubes Jepang untuk meminta penjelasan dan informasi selengkap mungkin," ujarnya, Rabu (11/10/2023).

Politisi PKB itu juga meminta Kementerian Perdagangan RI berkoordinasi dengan lembaga setara di Jepang.

Koordinasi itu untuk mengantisipasi gejolak terkait produk impor seafood dari Jepang. Isu seafood jadi perhatian karena air tercemar radioaktif itu dibuang ke laut.

Dalam laporan operator PLTN Fukushima, TEPCO, ditemukan ada ikan yang mengandung radioaktif jauh di atas batas aman.

Selain itu, Faisol juga menekankan perlu perhatian internasional untuk memastikan keamanan limbah itu.

Dengan dibuang ke laut, imbasnya akan dirasakan tidak hanya oleh Jepang.

Pada Agustus-November 2023, Jepang memutuskan membuang 15.600 ton air tercemar limbah radioaktif dari inti reaktor PLTN Fukushima.

Sampai Maret 2023, total akan dibuang hampir 34.000 ton air tercemar limbah radioaktif dari inti reaktor PLTN Fukushima.

Jepang mengabaikan keberatan berbagai bangsa atas pembuangan itu. Puluhan ribu orang di berbagai negara berunjuk rasa menolak pembuangan itu.

Peneliti nuklir pada Greenpeace Asia Timur, Shaun Burnie, menyebut sekutu Jepang mengutamakan politik alih-alih melindungi lingkungan.

Karena pembuangan dilakukan sekutunya, AS dan anggota G7 mendukung keputusan Jepang.

”Jepang gagal melindungi bangsanya, khususnya nelayan dan orang-orang yang hidup dari laut. Jepang juga mengecewakan bangsa-bangsa di Pasifik,” kata Burnie.

Greenpeace Jepang menyebut pembuangan itu mengabaikan berbagai bukti ilmiah yang menyebut limbah itu membahayakan lingkungan.

"Pemerintah Jepang dan TEPCO menyesatkan dan keliru menyatakan tidak ada alternatif atas keputusan mereka,” kata Manajer Greenpeace Jepang Hisayo Takada.

Greenpeace menyebut belum semua risiko radioaktif dari pembuangan itu dievaluasi. Dalam kajian Greenpeace dan sejumlah panel ahli, air itu tidak hanya mengandung tritium.