Cak Imin Minta KPK Tunda Pemeriksaan Dirinya
- Julio Trisaputra-tvOne
Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Presiden SBY, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, meminta penundaan untuk menjadi saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) pada Selasa (5/9/2023) besok.
Bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan mengaku telah mendapatkan surat panggilan dari penyidik KPK untuk dimintai keterangannya saat menjadi Menakertrans.
"Saya sudah dapat surat pemanggilan. Sebetulnya saya mau datang," kata Cak Imin saat berbincang dengan Najwa Shihab pada Senin (4/9/2023) malam.
Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan dirinya akan menghadiri acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Internasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Selasa (5/9/2023) besok. Ia menyebut acara itu sudah terjadwal sejak lama.
"Saya sudah dijadwalkan oleh teman-teman Jami'atul Qurro' wal Huffadz (JQH) organisasi para hafiz dan qori quran NU. Jadi saya sudah dijadwalkan lama untuk membuka forum MTQ internasional dari banyak negara. Sebagai wakil ketua DPR saya harus membuka itu. Maka kemungkinan saya minta ditunda," ucap Cak Imin.
Terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya meminta Cak Imin untuk kooperatif menjalani panggilan pemeriksaan pada Selasa (5/9/2023) besok.
Cak Imin akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan alat proteksi TKI di Kemnaker pada 2012.
"Kami berharap siapapun yang dipanggil penyidik KPK kooperatif hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh tim untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK," ucap Ali, Senin (4/9/2023).
Cak Imin minta KPK tunda pemeriksaan dirinya. Dok: Julio Trisaputra-tvOne
Meski KPK belum mengumumkan status pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, lanjut Ali, keterangan Cak Imin penting untuk menambah alat bukti dugaan korupsi di Kemnaker.
Namun, disinyalir salah satu tersangka dalam kasus ini merupakan politikus PKB Reyna Usman yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker.
Selain Reyna, KPK juga diduga turut menjerat Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) I Nyoman Darmanta dan Karunia selaku pihak swasta. Ketiga tersangka dalam kasus ini belum dilakukan upaya penahanan.
"Dalam sistem penegakan hukum di KPK sudah ada tersangkanya. Berbeda di penegak hukum lain. Barangkali dalam proses penyidikan belum tentu ada tersangkanya di KPK aturan normatifnya proses penyidikan sudah ada tersangkanya," tegas Ali.
Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan pihaknya telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan kepada Cak Imin.
"Besok ditunggu saja. Sekali lagi harapan kami tentu hadir sesuai dengan surat panggilan yang sudah diberikan atau dikirimkan," ujar Ali.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengungkapkan berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pengadaan sistem proteksi TKI ini memakan anggaran negara Rp20 miliar.
Namun, ia menyayangkan akibat adanya tindakan korupsi membuat sistem tersebut tidak berjalan.
"Jadi pengadaan software, pengadaan komputer yang bisa dipakai cuma komputernya saja itu buat ngetik dan lain sebagainya. Tapi sistemnya sendiri enggak berjalan. Pengadaannya Rp20 miliar. Sekitar itu," ucap Alex, Rabu (23/8/2023) malam.
Saat ini, KPK masih melakukan pencarian barang bukti yang terkait dengan kasus ini. Hal itu dilakukan dengan melakukan upaya penggeledahan dan pemeriksaan saksi.
KPK juga telah melakukan upaya penggeledahan di Kantor Kemnaker di Jalan Gatot Subroto Nomor 51 Jakarta Selatan pada Jumat (18/8/2023).
Ruangan yang digeledah oleh tim KPK ialah unit yang membidangi Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) di Lantai 4 Gedung A Kantor Kemenaker. (hmd/nsi)
Load more