Sidang Korupsi Johnny G Plate Cs, Jaksa Hadirkan Kepala HUDEV UI hingga Tenaga Ahli BTS Jadi Saksi Memberatkan

Jakarta, tvOnenews.com - Persidangan perkara dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo 2020-2022 kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa (15/8/2023).

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) dijadwalkan akan menghadirkan tujuh saksi memberatkan terdakwa Johnny G Plate, Anang Achmad Latif, dan Yohan Suryanto, di antaranya Kepala HUDEV UI hingga tenaga ahli BTS 4G.

"Dua saksi kemarin dan dari HUDEV UI," ucap kuasa hukum Yohan Suryanto, Benny Daga.

Sebelumnya, dua saksi sudah dihadirkan dan kembali bersaksi ialah mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakti Elvano Hatorangan dan eks Direktur Infrastruktur Bakti Bambang Noegroho.

Selanjutnya, lima saksi yang rencananya dihadirkan ialah Kepala HUDEV UI Moh Amar Khoerul Umam, General Manager HUDEV UI Mohamad Ivan Riansa, Tenaga Ahli Telekomunikasi Kalamullah Ramli, Tenga Ahli Elektrikal I Ketut Suyasa, dan Tenaga Ahli Tower Oske Rudiyanto.

Adapun dalam perkara ini, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan juga menjadi terdakwa.

Baca Juga

Koalisi Masyarakat Sipil Sorot Transparansi Wacana RPerppu Pemberantasan Tindak Ekonomi dan Pemulihan Perekonomian

Mereka diduga melakukan korupsi yang menyebabkan kerugian negara Rp8.032 triliun pada proyek pembangunan tower BTS 4G Bakti Kominfo.

Para terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa Anang Achmad Latif, Irwan Hermawan dan Galumbang Menak juga didakwa dengan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.(lpk)