Unjuk Rasa Mahasiswa Evaluasi Kerja Bupati Indramayu Berlangsung Ricuh

Indramayu, Jawa Barat - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GMNI ( Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Indramayu, terlibat aksi dorong dengan pihak keamanan yang berjaga di depan kantor DPRD Indramayu, Jawa Barat, Kamis ( 18/11/21). Mahasiswa meminta DPRD mengevaluasi kinerja Bupati dan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu.

Aksi saling dorong tak dapat dihindari atara mahasiswa dan aparat keamanan yang berjaga di gedung DPRD Indramayu.

Mahasiswa terus berupaya menembus barikade pengamanan dari Polres Indramayu. Dalam aksinya para pengunjukrasa juga membawa spanduk yang membentangkan tidak berjalannya sepuluh program unggulan pemerintah Kabupaten Indramayu.

Dalam orasinya mahasiswa menuntut DPRD Indramayu mengevaluasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Karena Bupati Nina Agustina dianggap telah gagal dan tidak dapat membuktikan hasil kerjanya di 300 hari Ia menjabat.

"Kami menanyakan beberapa progam Bupati Indramayu, sebagaimana pada saat ia mencalonkan diri sebagai bupati." Tegas riyanto korlap aksi di sela sela aksi kepada tvonenews.com.

Mereka juga menuntut terkait beberapa kekosongan jabatan di BUMD, seperti halnya di BWI (Bumi Wiralodra Indramayu). Dari sepuluh program unggulan bupati Indramayu  yang kami temui di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Salah satu program yang tidak jalan adalah program Dokmaru (Dokter Masuk Rumah). Selain itu angka kemiskinan di Kabupaten Indramayu masih tinggi" ujar Riyanto.

Aksi yang mendapat pengawalan dari petugas Kepolisian ini, membubarkan diri setelah massa bertemu dengan ketua dprd Kabupaten Indramayu.

Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin menemui mahasiswa untuk mengakomodir tuntutan mereka.

"Alhamdulillah tadi kami kedatangan tamu dari adek adek mahasiswa, kami akan akomodir tututan mereka, ada 10 runtutan mereka, satu di antaranya sangat menggelitik kami untuk mengevaluasi kinerja atau sepuluh program unggulan bupati indramayu, tentunya ini akan kami akomodir dengan ketentuan yang berlaku bersama tim kerja angota DPRD Kabupaten Indramayu." kata syaefudin ketua DPRD Indramayu.

(Opih Riharjo/ fis)