Massa Buruh Aliansi Gebrak Kepung Gedung MK dan Istana Negara, Polisi Terjunkan Ribuan Personel 

Jakarta, tvOnenews.com - Massa Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) bakal mengepung kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara pada Kamis (10/8/2023) dengan tujuan menggelar aksi unjuk rasa menuntut pencabutan Omnibuslaw. 

Pihak kepolisian menerjunkan ribuan personelnya untuk mengamankan kawasan Gedung MK dan Istana Negara atas aksi unjuk buruh yang akan mengepung kedua tempat itu.

Hal itu diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada awak media. 

"Kami dari jajaran Polda Metro Jaya dan khususnya lagi ada pada Satgasres atau Polres Metro Jakarta Pusat akan melakukan pelayanan dan pengawalan terhadap saudara-saudara kita dari elemen buruh untuk melakukan penyampaian pendapat," kata Trunoyudo kepada awak media, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

"Tentunya perkuatan yang akan dilakukan penggelaran dalam rangka melayani dan juga mengawal, yaitu sejumlah 6.612 (personel)," sambungnya. 

Trunoyudo menuturkan ribuan personel yang diterjunkan itu turut menyertakan anggota TNI hingga Pemerintah Daerah (Pemda). 

Baca Juga

BPJS Kesehatan Nonaktifkan Peserta, Buruh PT Pakerin Demo di Mojokerto

Menurutnya para personel gabungan itu bakal mengikuti jalannya aksi unjuk rasa yang diselenggarakan massa Aliansi Gebrak. 

"6.612 (personel) ini terdiri dari ada Polri, TNI maupun dari pemerintah daerah, baik Polda Metro maupun Satgasres atau Polres-Polres jajaran, ditambahkan juga dari BKO TNI dan pemerintah daerah sejumlah 2.833, yang masuk bagian dari pada 6.612 tadi," ungkapnya. 

Sementara itu, pihaknya bakal mengambil kebijakan rekayasa lalu lintas pada titik kumpul aksi unjuk rasa Aliansi Gebrak tersebut. 

Menurutnya kebijakan rekayasa lalu lintas dilakukan jika kondisi arus kendaraan mulai menular akibat adanya aksi unjuk rasa massa Aliansi Gebrak tersebut. 

"Secara tadi kami sampaikan ya, untuk menghindari beberapa area seperti Jalan Gatot Subroto, tentunya ini agar dihindari. Kemudian juga daerah Monas, tentunya nanti secara normatif kita lihat situasional untuk pengalihan arus lalu lintasnya nanti," pungkasnya. (raa/mii)