Gonjang-Ganjing Munaslub Partai Golkar dan Dukungan Terhadap Airlangga, Bamsoet: Sangat Tergantung Situasi

Jakarta, tvOnenews.com - Munculnya usulan pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub), Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyebut partainya masih baik-baik saja.

"Golkar masih baik-baik saja," kata Bambang Soesatyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Dia menjelaskan musyawarah nasional (munas) Partai Golkar akan digelar pada 2024 mendatang. Namun jika ada kejadian yang luar biasa baru dilakukan Munaslub yang bisa dilakukan kapan saja.

"Munas Golkar itu tahun depan. Kalau ada satu kejadian yang luar biasa, itu namanya Munaslub, dan bisa dilakukan kapan saja dan kita tidak mengetahui apakah ada peristiwa luar biasa atau tidak," tambahnya.

Partai Golkar yang masih dalam kondisi baik-baik saja, diungkap Bamsoet karena konsolidasi partai di bawah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kini masih berjalan cukup baik.

"Dari dulu, saya sudah calon (ketua umum), tetapi saya tidak meneruskan, kan saya tidak berusaha untuk pencalonan. Mudah-mudahan tahun depan, kalau situasi memungkinkan, saya akan mencalonkan diri," ungkap Bambang.

Namun soal mendukung kepemimpinan Airlangga di Partai Golkar hingga akhir, Bambang mengatakan hal itu tergantung pada situasi partai.

"Sangat tergantung situasi partai, ya, karena kan yang menentukan itu kan daerah," imbuhnya.

Bambang Soesatyo ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin itu pada Munas Partai Golkar Tahun 2024. Pada Munas Partai Golkar Tahun 2019 lalu, Bambang Soesatyo urung maju.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan pada kesempatan lain mengatakan dia tidak ingin terlalu berkomentar banyak saat ditanyai peluangnya mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar.

"Kita lihat nantilah," kata Luhut.

Sebelumnya, Rabu (12/7), Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

Penilaian itu disampaikan karena tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar.