News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Dedengkot Al-Zaytun Panji Gumilang Disebut Bebas Meyakini Kepercayaannya, Ada Kesamaan Perkara Ahok hingga Lia Eden?

LSM yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil ini menyuarakan kritik dengan meminta menghentikan proses penyidikan terhadap Panji Gumilang.
Selasa, 11 Juli 2023 - 14:20 WIB
Dedengkot Al-Zaytun Panji Gumilang disebut bebas meyakini dan menjalani hal yang diyakini, kesamaan perkara Ahok hingga Lia Eden?
Sumber :
  • Kolase tvOnenews.com


M. Isnur selaku Ketua YLBHI.

Adapun soal ada upaya kriminalisasi dan upaya pemidanaan terhadap orang yang menjalan agama keyakinannya, menurut  M. Isnur hal itu adalah bagian dari pelanggaran konstitusi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ditanya soal syariat yang diajarkan oleh Panji Gumilang di Ponpes Al-Zaytun kepada santri-santrinya dan pernyataan menyimpang soal Alquran.

"Perbedaan itu bagian dari rahmat, bagian dari kebhinekaan, kita sejak awal sepakat Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu dalam tujuan," jelas M. Isnur.

Menurutnya, hal itu melanggar prinsip paling dasar dari bernegara, ketika Negara memaksa orang mempidana orang yang berbeda.

Berbeda di setiap tempat dimana-mana beda,"Jadi setia Agama ada perbedaan," ujarnya.

Terkait pendapat MUI (Majelis Ulama Indonesia, M. Isnur mengaku bahwa ketika Negara mengambil satu pendapat masyarakat, dia akan menjadi diskriminatif.

"Karena bisa jadi kelompok yang lain berpihak ke kelompok ini, kita harga pendapat MUI dengan pendapatnya, tentu itu bagian dari pendapat MUI, tapi kan banyak kelompok lain yang berbeda juga," tandasnya.

"Jangan kemudian negara mengistimewakan, mengambil pendapat secara resmi menjadi pendapat negara, Negara pendapatnya biasa pada konstitusi, 

Ia pun berpesan terhadap institusi Kepolisian, seharusnya Polisi kalau masih mau Taat Hukum, masih mau taat konstitusi.

"Mau disebut sebagai tanda kutip ya Pendapat hukum, pendapat Pancasila, harusnya dia konsisten untuk mendapat hukum konstitusi ini disitu kami berpendapat," kata M. Isnur.


Kerajaan Salamullah pimpinan Lia Aminuddin atau Lia Eden. (VIVA /  www.liaeden.info)

Kemudian, Ketua YLBHI ini mengungkapkan bahwa sikap LBH selama ini konsisten seperti perkara Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama (Mantan Gubernur DKI) dan Lia Aminuddin atau Lia Eden sang pemimpin kelompok Salamullah dan Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kami juga berpendapat dan membela hak konstitusinya, tapi di urusan yang lain kami di zaman Ahok, kami gugat penggusurannya, LBH Bandung bagian dari YLBHI menggugat Al-Zaytun ketika misalnya ada phk guru-gurunya," tegasnya. (ind)

Baca artikel terkini dari tvOnenews.com selengkapnya di Google News, Klik di sini
 

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta seluruh aduan warga melalui aplikasi JAKI harus ditanggapi serius dan tidak dimanipulasi dengan foto Artificial Intelligence (AI).
Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Namun, tidak semua AC mampu memberikan dampak positif bagi kesehatan. Pemilihan yang kurang tepat justru bisa memperburuk kondisi, seperti udara terlalu kering atau sirkulas

Trending

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Seorang pemain Timnas kembali menjadi warga negara Belanda setelah terseret konflik paspor di Eredvisie. Penyerang Heerenveen itu akan kembali bermain pekan ini
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa saat ini dirinya sedang menggodok program kredit angkot listrik yang bisa diikuti oleh para sopir angkot di Jawa Barat.
Selengkapnya

Viral