Menurutnya, Pemerintah dan DPR RI tidak terbuka soal alasan pengurangan alokasi anggaran minimal 10 persen tersebut.
"Saya juga bertanya, kalau di Undang-Undang yang lain, bidang pendidikan 20 persen. Kenapa bisa 20 persen? Itu menyejahterakan guru dan dosen. Ada porsinya. Tapi tenaga kesehatan dalam bentuk program-program yang bagaimana?" kata Harif saat ditemui di lokasi demo, Selasa (11/7/2023).
Harif menduga, pemerintah dan DPR diam-diam melakukan hal tersebut untuk membela kepentingan asing.
"Misi-misi untuk membela kepentingan asing," ucapnya.
Menurut Harif, pemerintah dan DPR seharusnya terbuka kepada rakyat soal alasan penghapusan alokasi anggaran minimal 10 persen untuk tenaga kerja itu.
"Kalau menurut saya, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Justru harus diserahkan, dibeberkan kepada rakyat. Supaya rakyat bisa menilai," ujar dia.
Load more