Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia Gelar Aksi Demo di DPR, Tuntut Tunda Pengesahan RUU Kesehatan

Upaya tersebut menunjukkan pemerintah tidak bertanggung jawab untuk menjamin dan memastikan tersedianya pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, terealisasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil serta berdaya guna menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, seperti yang tercantum pada UU no. 36 tahun 2009.

Atas pengesahan RUU Kesehatan, kami AOMKI, IYCTC, dan organisasi masyarakat sipil, menuntut :

1. Pemerintah dan DPR RI untuk mengedepankan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna selama penyusunan RUU Omnibus Law Kesehatan, membuka kepada publik naskah terbaru RUU Kesehatan serta memberikan penjelasan terhadap masukan-masukan yang sudah diberikan sebelumnya.

2. Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk menunda pengesahan RUU Omnibus Kesehatan sampai dengan terdapat pengaturan determinan kesehatan, seperti lingkungan dan pengendalian zat adiktif rokok secara konkrit serta meningkatkan anggaran dalam mandatory spending dalam RUU Omnibus Kesehatan. (jul)