DPR Minta Kursi Bisnis Garuda Buat Naik Haji, Stafsus Erick Thohir: Enggak Gratis, Bayar

Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menjadi sorotan publik. 

Kabar teranyar, yakni terkait permintaan khusus 80 kursi kelas bisnis kepada PT Garuda Indonesia untuk anggota DPR yang akan berangkat ibadah haji ke Tanah Suci.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. 

Irfan mengaku ditelepon Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar untuk menyiapkan 80 kursi business class.

"Tadi, kemarin, kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujar Irfan dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2023).

Terkait hal ini, Staf Khusus III Menteri BUMN Erick Thohir, yakni Arya Sinulingga menegaskan bahwa permintaan DPR soal 80 kursi bisnis penerbangan haji tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma atau gratis.

Arya mengatakan bahwa para anggota DPR yang memesan kursi bisnis tersebut tetap membayar sesuai harga yang ditetapkan untuk kelas bisnis.

"DPR bukan minta gratis, DPR itu bayar. Mereka minta bisnis karena mereka bayar bisnis. Dan mereka juga pakai," kata Arya dalam acara Ngopi BUMN, Kamis (22/6/2023).

Arya menepis jika ada rumor yang mengatakan bahwa Kementerian BUMN memberikan fasilitas khusus kepada anggota DPR secara gratis.

Arya menyebut BUMN mengaku senang dengan pesanan khusus anggota DPR soal kursi maskapai kelas bisnis.

Sebab, menurut dia justru pesanan khusus tersebut akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi bisnis perseroan.

"Jadi kalau DPR pesan itu BUMN untung besar, dapat muatan, margin gede. Mahal itu barang. Jangan dianggap itu adalah permintaan khusus justru kami bahagia karena berarti kami bisa booking duluan," jelas anggota Komite Eksekutif PSSI itu.

Arya menegaskan bahwa Kementerian BUMN tidak merasa tertekan dengan permintaan khusus DPR tersebut. Tetapi, justru sangat bahagia karena bisnis berjalan dengan baik.

"Jadi kami bukan tertekan oleh DPR. Kami bahagia dengan pesanan DPR karena menguntungkan itu bagi kami, Garuda, bisnis yang sangat baik," tutur dia.

Kemudian, Arya pun meminta kepada Kementerian dan Lembaga Negara lainnya untuk menggunakan maskapai nasional dan hotel milik BUMN. Terlebih untuk kegiatan perjalanan dinas yang rutin dilakukan.

Menurut dia, hal ini untuk mendukung kemajuan bisnis milik negara.  

"Jadi mohon kepada seluruh lembaga negara pakai Garuda. Jangan yang lain. Supaya kami bisa semakin terbang tinggi karena bisnis kami juga makin bagus. Tolong pesan jauh-jauh hari," kata Arya.

"Sama seperti hotel juga. Kalau bisa semua kementerian lainnya kalau ada kerja rapat-rapat pakailah hotel BUMN dan pesan jauh-jauh hari setahun sebelumnya. Jadi harus dilihat dari sisi itu," pungkasnya. (rpi/nsi)