DPR Minta 80 Kursi Bisnis Garuda, Sekjen Pastikan Akan Tetap Bayar

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan pihaknya tetap membayar permintaan tiket pesawat kursi kelas bisnis Garuda Indonesia.

Dia menyebut permintaan 80 kursi pesawat untuk keberangkatan ibadah haji tim pengawas dari DPR itu dipastikan tidak gratis. Sekretariat DPR akan membayar secara penuh tiket itu.

Indra menjelaskan pihaknya meminta tiket langsung ke Dirut Garuda karena belum mendapat kepastian dari biro travel DPR.

"Maka saya teleponlah Dirut Garuda. Untuk meminta tolong agar bisa disediakan kebutuhan itu dan tentunya dibayar bukan gratis, karena ini untuk kepentingan tugas negara dalam rangka pengawasan DPR yang anggarannya sudah disediakan,” ujar Indra di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Untuk itu, dia membantah DPR meminta tiket gratis ke Dirut Garuda untuk kepentingan pribadi.

“Jadi jangan salah paham, karena ini bukan konteksnya minta-minta untuk kepentingan pribadi. Tetapi kami memesan tiket untuk pemberangkatan tim pengawas haji dari DPR,” tegasnya.

Selain itu, Indra mengungkapkan alasan memilih maskapai Garuda karena maskapai tersebut menjadi pilihan utama di Indonesia. Terlebih, Garuda adalah maskapai milik BUMN sehingga bisa menguntungkan negara.

“Kalau kami sih semuanya pengennya Garuda. Semangat nya kan merah putih. Dibanding kalau kita menggunakan maskapai asing, uangnya nanti buat negara lain dong,” ujar dia.

Diketahui, dia menjelaskan pihaknya membentuk dua tim pengawasan, yaitu tim persiapan haji dan pelaksanaan haji. Tim tersebut terdiri dari anggota DPR serta tim pendukungnya.

Sebelumnya, Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan DPR meminta disiapkan sebanyak 80 kursi kelas bisnis untuk anggota DPR berangkat haji ke Tanah Suci. Irfan mengatakan permintaan itu disampaikan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar.

"Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujar Irfan dalam Rapat Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Namun, Irfan mengatakan Garuda belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk kepentingan DPR itu. Sebab, perlu izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.