Siapa Pejabat Negara hingga Pimpinan Partai Jegal Anies Nyapres? Dibantah PDIP hingga Mahfud Md

"Pokoknya itu tipikal untuk soal-soal begini itu seperti apa, apakah soal posisi, atau soal sumbangan material, itu muncul dan kami bersyukur, kita semua bersyukur, bahwa semua partai menghadapi tekanan, godaan, atau undangan apa pun tetap stay pada kesepakatan kemarin," kata Sudirman.

Soal jegal menjegal Anies juga pernah diutarakan Menko Polhukam Mahfud Md. Secara khusus, meminta Denny Indrayana menjaga Anies Baswedan agar tetap dapat maju pada Pilpres 2024, sehingga Pemerintah tidak selalu dituduh menjegal upaya mantan gubernur DKI Jakarta itu mencalonkan presiden.

"Tolong, Anies dijaga agar tetap mendapat tiket (Pilpres 2024). Nanti yang dituduh, kalau ndak dapat tiket, Pemerintah; karena nuduhnya Pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga," kata Mahfud usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin lalu.

Mahfud menegaskan Pemerintah tidak akan ikut campur dalam urusan pencalonan Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga. Jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal. Kalau Pemerintah enggak akan ikut-ikut," tambahnya.

Selain kepada Denny Indrayana, Mahfud juga meminta Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu melakukan hal serupa.

"Bukan hanya Denny yang saya minta, ketua umum PKS juga saya minta," imbuhnya.

Mahfud mengatakan telah menyampaikan hal itu kepada Ahmad Syaikhu secara langsung saat pertemuan di kediamannya. Dalam pertemuan itu, Mahfud mengatakan Syaikhu meminta dirinya mendampingi Anies sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

"Saya sampaikan juga itu kepada Ketua Umum PKS, Pak Syaikhu, ketika datang ke rumah saya; (dia) menjajaki, 'bagaimana kalau Bapak menjadi cawapres-nya Anies'," tuturnya. (saa/ebs)