Sejarah Gaji Ke-13 PNS Sudah Ada Sejak 1969, dan Ini Rekam Jejaknya di Era Megawati, SBY dan Jokowi

Bagi CPNS, komponen gaji ke-13 sama, hanya saja untuk gaji pokok hanya terdiri dari 80 persen gaji pokok PNS. Pun dengan para pensiunan dan penerima pensiun. Hanya saja komponen gaji pokok diganti dengan pensiun pokok.

Era Joko Widodo

Kebijakan pemberian gaji ke-13 bagi PNS itu dilanjutkan presiden berikutnya yaitu Joko Widodo (Jokowi). SBY bahkan mengaku bersyukur dan berterimakasih kepada pemerintah Jokowi yang mau melanjutkan pemberian gaji ke-13 itu.

"Saya bersyukur dan berterimakasih kepada pemerintah, laksanakan gaji ketigabelas seperti yang saya laksanakan dulu, dulu disebut PNS," katanya dalam sambutan pasar sembako murah Partai Demokrat, di DPP Partai Demokrat, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2018) lampau.

Pada pemerintahan Joko Widodo, muncul kebijakan baru mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). THR PNS pertama kali direalisasikan pada 2016, sebagai kompensasi atas tidak naiknya gaji PNS.

Saat itu, THR PNS diberikan sebesar gaji pokok saja. Itu berlaku hingga 2017. Pada 2018, THR PNS diberikan tidak hanya sebesar gaji pokok, tetapi juga termasuk tunjangan keluarga, tunjangan tambahan, dan tunjangan kinerja.

Begitu juga gaji ke-13, jumlahnya sebesar gaji pokok satu bulan, tunjangan umum, keluarga, jabatan, dan kinerja.

Selama 2016, 2017, dan 2018, gaji PNS tidak mengalami kenaikan. Namun mendapatkan THR dan gaji ke-13 yang diberikan setiap tahun ajaran baru sekolah.

Baru pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah mengalokasikan kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen. Dengan tetap mendapatkan THR dan gaji ke-13. (ito)