News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

KPU Ungkap 1,5 Juta WNI di Luar Negeri Bisa Ikuti Pemilu 2024

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari mengungkap data warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri bisa mengikuti Pemilu 2024.
Minggu, 30 April 2023 - 15:49 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (30/4/2023)
Sumber :
  • Tim tvOnenews/Langgeng Puji

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua KPU, Hasyim Asy'ari mengungkap data warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri bisa mengikuti Pemilu 2024.

Menurutnya, KPU telah mendapatkan data jumlah daftar pemilih sementara (DPS) di dalam dan luar negeri sebesar 205.869.801.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Sebanyak 1.591.020-nya adalah pemilih luar negeri," ujar Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (30/4/2023).

Hasyim memastikan pihaknya akan memfasilitasi masyarakat yang sementara tinggal di luar negeri agar tetap bisa mendapatkan hak memilih pada Pemilu 2024.

Menurutnya, konflik di Sudan bisa menjadi contoh kepemilihan yang bisa berubah.

Oleh karena itu, dia meminta masyarakat agar aktif melihat daftar pemilih sementara di website KPU.

"Ada beberapa kondisi yang ingin kami sampaikan terkait dengan tata cara penggunaan cekdptonline.kpu.go.id pada beberapa kasus," jelasnya.

Dia melanjutkan kasus pertama soal masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2024.

Menurutnya, jika identitas warga belum terdaftar, website KPU akan memberikan keterangan data keliru atau belum terdaftar.

"Masyarakat dapat menindaklanjutinya secara mandiri dengan mengklik tombol daftar dan memilih pemilih dalam negeri atau luar negeri," tambahnya.

Untuk pemilih dalam negeri, akan diminta mengisi NIK (Nomor Induk Kependudukan). Setelah itu, pemilih diminta melengkapi data secara valid.

Selain itu, Hasyim mengatakan bagi WNI yang akan memilih di luar negeri dimulai dengan memasukkan nomor paspor.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kemudian, WNI yang memilih di luar negeri diminta mengisi identitas serta memilih metode pemungutan suara antara di TPS, KSK, atau pos.

"Pada situasi yang lain, ada kejadian misalnya nanti pemilih terdapat kegandaan data. Apabila pemilih atau panitia penyelenggara pemilu dalam cek DPT online menemukan kegandaan, maka harus melakukan penyesuaian diri dan tempat tinggalnya dan menghapus atau mengoreksi identitas yang tidak benar," terangnya. (lpk/ree)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta seluruh aduan warga melalui aplikasi JAKI harus ditanggapi serius dan tidak dimanipulasi dengan foto Artificial Intelligence (AI).
Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Namun, tidak semua AC mampu memberikan dampak positif bagi kesehatan. Pemilihan yang kurang tepat justru bisa memperburuk kondisi, seperti udara terlalu kering atau sirkulas

Trending

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Seorang pemain Timnas kembali menjadi warga negara Belanda setelah terseret konflik paspor di Eredvisie. Penyerang Heerenveen itu akan kembali bermain pekan ini
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa saat ini dirinya sedang menggodok program kredit angkot listrik yang bisa diikuti oleh para sopir angkot di Jawa Barat.
Selengkapnya

Viral