PDIP Minta Pemerintah Ubah Status KKB Papua Jadi Separatis Teroris, Hastio: Gunakan Instrumen Negara

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Pemerintah lebih serius  menangani berbagai kasus yang terjadi di Papua.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan keprihatinannya terhadap korban gugur anggota TNI yang diserang oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

"Papua kami sangat prihatin terutama korban dari TNI, bagaimanapun juga mereka pahlawan bangsa karena tugas TNI memang menjaga kedaulatan wilayah, keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa di atas segalanya. Itu hukum di dalam menjaga kedaulatan kita. Kami sangat berduka atas korban korban yang telah terjadi," kata Hasto, Rabu (19/4/2023).

Menurut Hasto, gerombolan penyerang tersebut tak bisa lagi disebut dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Ia menilai bahwa mereka adalah kelompok separatis teroris (KST).

Hasto meminta kepada Pemerintah agar status KKB diubah menjadi KST.

"Tetapi kami juga merekomendasikan kepada Pemerintah bahwa mereka bukan lagi kelompok bersenjata. Mereka adalah gerakan separatisme yang harusnya negara jauh lebih serius menggunakan seluruh instrumen negara," ungkap dia.

Ia menambahkan, semestinya Pemerintah lebih serius menangani kekerasan yang kerap terjadi di Papua, dengan mengubah KKB menjadi KST.

Menurut dia, instrumen negara dapat digunakan untuk melakukan diplomasi internasional terhadap KST.

"Baik melakukan diplomasi internasional untuk memotong akses mereka ke luar negeri, kemudian melakukan pendekatan ke kalangan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, ke gereja, dan  kelompok adat," tutur Hasto.

Kemudian, dia mengatakan, Pemerintah juga dapat mengambil langkah dengan mengedepankan apa yang dilakukan Presiden Jokowi.

"Pembangunan yang lebih komprehensif mengatasi berbagai ketidakadilan, melindungi hak hak wilayah atas tanah adat, membangun design bagi masa depan," ujarnya.

Hasto mengatakan, Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia.

"Integrasi Papua ke Indonesia sudah sifat yang final dan tidak boleh ada negara manapun yang menggangu kedaulatan kita," ucapnya.

Dia menegaskan bahwa semestinya di luar Pemerintah juga perlu melalui instruksi langsung Presiden Jokowi.

"Dengan dijabarkan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, seluruh Kepala Staf untuk harus jauh lebih serius lagi mengurangi berbagai korban dan melakukan suatu operasi yang bersifat khusus dalam mengatasi berbagai tindakan separatisme," ungkap dia.