Universitas Indonesia Ungkap Hasil Survei, Sebut Polarisasi Nyata Terjadi di Politik Indonesia

Jakarta, tvonenews.com - Polarisasi politik di Indonesia nyata terjadi baik dalam jejaring dunia maya maupun dunia nyata. Demikian hasil survei nasional yang dilakukan oleh Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI).

“Agama varian penyumbang terbesar polarisasi,” kata Ketua Laboratorium Psikologi Politik UI Profesor Hamdi Muluk dalam rilis hasil survei nasional bertajuk Polarisasi politik di Indonesia : Mitos atau Fakta? yang dipantau dari secara daring, dikutip Senin (20/3/2023).

Hamdi menambahkan, selain polarisasi masih kuat terjadi berdasarkan agama, juga terjadi polarisasi berbasis kepuasan kinerja pemerintah, dan berbasis sentimen anti luar negeri (asing dan Aseng).

Selain agama, tingkap kepuasan terhadap kinerja pemerintah juga dapat menjadi penyumbang polarisasi, hasil riset menunjukkan adanya sentimen berbasis anti luar negeri, yang kerap disebut masyarakat anti Asing atau Aseng.

Respon Pemerintah

Menanggapi sentimen itu, Menteri Investasi dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menepis adanya isu investasi Indonesia dikuasi oleh asing.

Bahlil selaku penanggap dalam rilis itu mengkonfirmasi bahwa investasi Indonesia dari total Rp 1.207 triliun di tahun 2022 di luar sektor migas, keuangan dan UMKM, itu 54 persen adalah investasi asing. Dari 54 persen itu negara paling besar yang masuk adalah Singapura sekitar Rp13 miliar USD.

Namun, Bahlil menegaskan, bahwa nominal Rp13 miliar USD bukan sepenuhnya uang milik negara Singapura, tetapi juga sebagian berasal dari orang Indonesia yang ada di Singapura, karena di negara Singa Putih itu terdapat pula warga Timur Tengah, Eropa dan Asia.

“Jadi investasi kita 1.207 itu, 54 persen PMA, 46 persen PMDN, jadi kalau digabung dikompair ke bawah, sebagian yang asing dari Singapura sebagian masuk ke Indoensaia, makan PMDN kita lebih besar daripada PMA, karena duitnya orang Indonesia. cuma kita dikompor-komporin seolah-olah ini China, Korea, jepang,” kata Bahlil.

Kemudian terkait isu ketenagakerjaan, Bahlil menjelaskan, IUP tambang di Indonesia 80 persen milik dalam negeri. Yang dikuasai asing adalah smelter (pablik pelebur) nya. Penguasaan ini karena Indonesia belum memiliki teknologinya, biaya pendirian smelter yang mahal, pengusaha dalam negeri belum ada kepedulian ke arah tersebut, dan perbankan nasional yang tidak mau membiayai smelter.