Ini Dia Jejak Para Menteri dan Ketum Parpol di Wacana Penundaan Pemilu 2024

Jakarta, tvonenews.com - Isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo kembali menjadi topik perbincangan publik. Muasalnya adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan 757/Pdt.G/2022 yang memerintahkan KPU menunda tahapan Pemilu 2024.  

Terbaru, bakal calon presiden Anies Baswedan menyatakan ada seorang Menteri Koordinator (Menko) secara terang-terangan bicara perubahan konstitusi dalam konteks penundaan pemilu 2024. 

Berdasarkan penelusuran tim tvonenews.com, Minggu (19/3/2023), isu penundaan pemilu 2024 pertama kali mencuat setelah pernyataan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia Pada 9 Januari 2022 silam. 

(Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Sumber: ANTARA)

Saat itu Bahlil mengklaim sebagian pengusaha berharap pelaksanaan Pemilu 2024 diundur. Alasan Bahlil menyampaikan gagasan tersebut karena mempertimbangkan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. 

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," ujar Bahlil saat itu. 

Pernyataan Bahlil kemudian menuai beragam pendapat baik yang mendukung maupun menolak. 

Wacana yang sama juga digulirkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Saat itu Zulkifli belum diangkat menjadi Menteri Perdagangan. Zulkifli menyatakan sepakat dengan usul penundaan pemilu dengan beberapa alasan. 

Yaitu pandemi Covid-19 yang diperkirakan belum selesai pada 2024, menjaga pemulihan ekonomi dalam negeri, dan antisipasi dampak dari peperangan antara Rusia dan Ukraina. 

Analisis Big Data

(Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjatian. Sumber: ANTARA)

Kemudian pada 15 Maret 2022, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan mempunyai data analisis dari media sosial atau big data yang menghendaki Pemilu 2024 ditunda. 

Menurut Luhut saat itu, dia mengantongi big data dari 110 juta pengguna media sosial yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda. Pernyataan Luhut itu pun memicu perdebatan di kalangan politikus.

Bahkan sejumlah pakar media sosial turun tangan buat menelusuri big data sebesar 110 juta pengguna media sosial yang diklaim Luhut mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.