Sejarah Depo Pertamina Plumpang, Kebakaran 2009 Dan Kebutuhan "Buffer Zone"

Peristiwa yang terjadi pada Minggu, 18 Januari 2009 diduga terjadi akibat adanya percikan api yang muncul dari gesekan alat pengambil sampel BBM dan slot ukur.

(Foto udara permukiman penduduk yang hangus terbakar dampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jalan Koramil, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta, Sabtu (4/3/2023). Sumber: ANTARA)

Pada saat itu, kebakaran terjadi di tanki bernomor 24 di Depo Pertamina Plumpang. Akibatnya, dilaporkan satu orang petugas keamanan Pertamina tewas. Polisi menyebut penyebab kebakaran itu karena human error.

Setelah kebakaran itu, Gubernur DKI Jakarta pada masa itu yakni Fauzi Bowo mewacanakan kebutuhan adanya "buffer zone" atau area penyangga.

"Pemerintah pusat mentargetkan 2009 ini buffer zone selesai dibangun," kata Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono di ruang kerjanya, Sabtu (18/4/2009).

Kala itu, proses pembangunan dan pembebasan lahan di Tanah Merah, dilakukan oleh Tim Penataan Depo Plumpang yang duduk sebagai penanggung jawab adalah Gubernur DKI Fauzi Bowo, dan Wakil Gubernur Prijanto sebagai pelaksana. 

Pada proses pembangunan zona penyangga tersebut, diakui oleh Pemprov DKI Jakarta bahwa tahap sosialisasi kepada warga ini tergolong sulit, khususnya memverifikasi pemilik lahan sebenarnya. 

Buffer Zone dan Kontrak Politik 

Kawasan Depo Pertamina Plumpang, di Jakarta Utara yang hanya berjarak sekitar 1,5 kilometer dengan permukiman warga di kawasan Tanah Merah itu juga pernah menjadi perdebatan politik di Jakarta.

Permasalahan sengketa permukiman warga di Tanah Merah itu pernah disinggung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tahun 2016 silam. 

(Basuki Tjahaja Purnama. Sumber: istimewa) 

Pada saat itu, dia mengingatkan bakal calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar tak sembarangan membuat janji politik. Apalagi, Anies Baswedan kala itu berencana untuk membebaskan permasalahan warga Tanah Merah. 

Menurut Ahok, tanah yang diduduki warga itu merupakan aset milik PT Pertamina (Persero), dan seharusnya tidak boleh dihuni warga. Ahok mengatakan, permasalahan di Tanah Merah bukan perkara mudah. Mengingat, tanah itu milik Pertamina, sehingga tidak bisa serta-merta berpindah tangan kepada warga. 

"Biasanya, calon ini kan saya bilang dia enggak kuasai data. Saya bilang Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita. Kita kan open data," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/10/2016).